PEMIMPIN oposisi Malaysia mengatakan pada Selasa bahwa gempa dan tsunami yang menewaskan ribuan orang di Palu, Sulawesi Tengah adalah ´hukuman dari Allah´ untuk perilaku seksual sesama jenis, memicu kritik.

Ahmad Zahid Hamidi, yang memimpin sebuah partai politik yang kehilangan kekuasaan di Malaysia yang berpenduduk mayoritas Muslim pada pemilihan umum Mei, mengatakan di parlemen dengan mengingatkan tentang dampak buruk dari meningkatnya komunitas gay di Malaysia.

Ini adalah kecaman terbaru terhadap kaum homoseksual di Malaysia. Dalam beberapa bulan terakhir para pejabat - termasuk perdana menteri - telah berbicara menentang hak-hak gay dan dua lesbian dicambuk karena melanggar hukum Islam yang melarang hubungan sesama jenis.

Ahmad Zahid, mantan deputi perdana menteri yang kini menghadapi ancaman penjara setelah ditangkap karena korupsi, mengatakan bahwa "di Palu, di mana ada gempa dan tsunami baru-baru ini, disebutkan bahwa ada lebih dari 1.000 (orang) yang terlibat aktivitas (LGBT)."

"Akibatnya, seluruh daerah hancur. Ini hukuman dari Allah."

Gempa berkekuatan 7,5 dan tsunami berikutnya menghantam kota pesisir Palu, Sulawesi Tengah, pada 28 September.

Lebih dari 2.000 jenazah telah ditemukan dan 5.000 korban hilang diperkirakan terkubur di bawah puing dan reruntuhan di berbagai lokasi yang sulit dijangkau.

Pernyataan Ahmad Zahid memicu kritik luas, dan dia dituduh membuat komentar populis untuk menyelamatkan karier politiknya.

Pang Khee Teik, seorang aktivis hak gay, mengatakan kepada AFP bahwa komentar itu adalah "bukti bahwa setiap kali seorang politisi dalam kesulitan, kalangan LGBT yang disalahkan."

"Lain kali Anda mendengar seorang politikus mengatakan bahwa orang LGBT menyebabkan bencana alam, harap ingat bahwa itu karena karirnya akan ditelan oleh bumi."

Ada banjir kemarahan di media sosial, dengan satu pengguna Facebook membanting Ahmad Zahid karena "pernyataan bodoh dan tidak bertanggung jawab" nya.

Minggu lalu, pria berusia 65 tahun itu disangkakan dengan 45 dakwaan dalam kasus korupsi senilai U$26 juta. Dia dituduh melakukan kejahatan termasuk menerima suap untuk memberikan kontrak pemerintah dan pencucian uang seperti dikutip AFP yang dilansir MailOnline.