PBB MENGECAM undang-undang baru yang dinilai 'kejam dan tidak manusiawi' Senin yang mulai berlaku di Brunei pekan ini yang menjatuhkan hukuman mati dengan rajam untuk penyuka sesama jenis dan perzinaan, dan potong tangan amputasi untuk pelaku pencurian.

"Saya mengimbau pemerintah untuk menghentikan berlakunya undang-undang pidana baru yang kejam ini, yang akan menandai kemunduran serius bagi perlindungan hak asasi manusia bagi rakyat Brunei jika diterapkan," kata kepala hak asasi PBB Michelle Bachelet melalui pernyataan resmi.

Brunei, monarki absolut yang diperintah selama 51 tahun oleh Sultan Hassanal Bolkiah, mengatakan akan menerapkan hukum pidana baru mulai lusa, Rabu [3/4].

Brunei pertama kali mengumumkan langkah-langkah ini pada 2013, tetapi pelaksanaannya ditunda, menyikapi penolakan pihak oposissi dan kelompok-kelompok hak asasi manusia, sehingga mendorong para pejabat pemerintah menyusun rincian praktisnya.

Undang-undang yang baru menetapkan hukuman mati untuk sejumlah pelanggaran, termasuk pemerkosaan, perzinahan, sodomi, perampokan dan penghinaan atau pencemaran nama baik Nabi Muhammad.

UU ini juga memperkenalkan sanksi cambuk di muka umum sebagai hukuman untuk aborsi serta potong tangan untuk pelaku pencurian, dan kriminalisasi yang mengekspos anak-anak Muslim pada kepercayaan dan praktik agama apa pun selain Islam.

Bachelet menunjukkan bahwa sejumlah besar pakar hak asasi manusia "menyatakan keprihatinan mereka tentang hukuman kejam, tidak manusiawi dan merendahkan yang terkandung dalam perintah KUHP".

Komentarnya muncul setelah barisan panjang politisi dan selebriti, termasuk George Clooney dan Elton John, mengutuk undang-undang baru dan menyerukan pemboikotan hotel yang dimiliki oleh kesultanan.

Homoseksualitas atau hubungan sesama jenis telah lama dinyatakan ilegal di Brunei, yang mempraktikkan aturan Islam yang lebih ketat daripada negeri jiran, Malaysia dan Indonesia, tetapi sekarang akan menjadi pelanggaran pidana utama.

UU hukuman mati ini hanya berlaku untuk Muslim.

Eksekusi terakhir 1957
Bachelet mendesak Brunei untuk menegakkan tradisi lama tanpa harus menerapkan undang-undang hukuman matibukunya. Negara ini terakhir melakukan eksekusi pada tahun 1957.

Dia menekankan bahwa hukum internasional memberlakukan pembatasan yang sangat ketat pada penggunaan hukuman mati, yang hanya dapat diterapkan untuk kejahatan pembunuhan dan pembunuhan yang disengaja, dan hanya setelah semua persyaratan proses yang wajar telah dipenuhi.

"Pada kenyataannya, tidak ada pengadilan di dunia yang dapat mengklaim bebas dari kesalahan, dan bukti menunjukkan bahwa hukuman mati diterapkan secara tidak proporsional terhadap orang-orang yang sudah rentan, dengan risiko tinggi keguguran keadilan," kata Bachelet.

"Saya mendesak Brunei untuk mempertahankan moratorium de facto atas penggunaan hukuman mati."

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia juga memperingatkan bahwa undang-undang yang baru dapat mendorong kekerasan dan diskriminasi berdasarkan gender, orientasi seksual dan afiliasi agama.

"Setiap undang-undang berbasis agama tidak boleh melanggar hak asasi manusia, termasuk hak-hak mereka yang termasuk dalam agama mayoritas serta minoritas agama dan non-Muslim," katanya seperti dikutip AFP yang dilansir MailOnline.