Pringsewu, Lampung - Presiden Soeharto di awal kekuasaan Orde Baru mengusung pembangunan pertanian terstruktur, sistematis dan masif [TSM] melalui program Bimbingan Massal [Bimas] dan Intensifikasi Massal [Inmas]. Targetnya, menekan impor beras lantaran Indonesia merupakan negara pengimpor beras terbesar di dunia pasca Tragedi 1965 dengan Gerakan Panca Usaha Tani.

"Tumpuan saat itu adalah program penyuluhan massal agar petani meningkatkan produksi melalui perluasan areal penanaman atau ekstensifikasi dan peningkatan produksi lahan dikenal sebagai intensifikasi. Hasilnya, Indonesia mampu swasembada pangan pada 1984," kata Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi di BPP Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, Jumat pekan lalu (4/9).

Pemerintahan Joko Widodo dan H Ma'ruf Amin berupaya mencapai bahkan melampaui capaian swasembada pangan Indonesia pada 1984.  

"Sejarah mencatat, kita pernah mencapai swasembada pangan setelah pemerintah memberdayakan petani dan penyuluh. Dampaknya luar biasa. Produksi beras terus meningkat. Indonesia mampu swasembada pada 1984," kata Dedi Nursyamsi di BPP Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, Jumat (4/9).

Sebagaimana diketahui, Presiden Soeharto memimpin langsung peningkatan produksi pertanian khususnya beras melalui Bimbingan Massal (Bimas) dan Intensifikasi Massal (Inmas) dengan program penyuluhan massal.

Pertanian menjadi leading sector rezim Orde Baru mencapai swasembada beras melalui program Panca Usaha Tani. Kelima program adalah pengolahan tanah, penggunaan bibit unggul, pemupukan tepat berimbang, pengendalian hama penyakit dan pengairan yang baik.

"Hal itu membuktikan jika kebangkitan pertanian harus diawali dari kebangkitan SDM yaitu petani, penyuluh, petani milenial, kelompok tani dan Gapoktan," katanya.

Pertemuan di BPP Pagelaran dihadiri Wakil Bupati Pringsewu, H Fauzi dan sejumlah pejabat Pusluhtan BPPSDMP antara lain Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan, Joko Samiyono dan Kabid Program Evaluasi Penyuluhan, Riza Fachrizal.

Dedi Nursyamsi menegaskan penyuluh memiliki peran yang luar biasa dalam pertanian. "Penyuluh pernah berhasil mengubah mindset petani. Dulu petani menolak pupuk, tapi pendekatan penyuluhan, mendorong petani mau memakai pupuk. Itu awal keberhasilan kita menggenjot pertanian. Meningkatkan produksi pertanian."

Kisah sukses tersebut menginspirasi Kementan kembali meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi penyuluh serta petani. Caranya, dengan memperkuat Balai Panyuluhan Pertanian (BPP) melalui transformasi menjadi Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KostraTani).

"Inti dari gerakan Kostratani adalah pemberdayaan BPP. Apa yang diberdayakan? Yaitu fisik bangunan dan juga kelengkapan IT seperti komputer dan jaringan IT. Penyuluh di BPP juga kita berdayakan agar kemampuan dan pengetahuannya meningkat," kata Dedi. 

Sementara Koordinator Penyuluh BPP Pagelaran, Tugimin, berharap dengan Kostratani akan terjadi sinergitas pusat dan daerah membangun pertanian bersama-sama. KostraTani sebagai pusat pelatihan petani dan penyuluh, harus didukung kelengkapan sarana dan prasarana seperti jaringan internet. 

"Dukungan sarana prasarana penting. Petani saat kita melakukan pelatihan harus mendapat keyakinan. Jadi harus ditopang sarpras. Jika ada dukungan kita pasti siap," kata Tugimin.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan kehadiran Kostratani sangat penting untuk membantu peningkatan produksi. Kostratani akan mengawal program-program utama Kementan didukung pusat data pertanian, Agriculture War Room (AWR).

"Dengan Kostratani, BPP akan melaporkan perkembangan pertanian secara periodik. Kita bisa memantau langsung dari AWR di Kementan," katanya. [LA]