Tanah Laut, Kalsel (B2B) - Kementerian Pertanian RI terus mengintensifkan sejumlah upaya untuk mencapai target swasembada pangan nasional pada 2027, sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, menegaskan, pencapaian swasembada pangan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak termasuk sumber daya manusia (SDM) pertanian, khususnya petani.

"Kita harus bekerja keras dan berkolaborasi untuk mewujudkan swasembada pangan secepat mungkin, karena ini merupakan kunci ketahanan pangan nasional," katanya dalam berbagai kesempatan.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk fokus mendukung swasembada pangan melalui pencetakan SDM pertanian yang adaptif terhadap teknologi.

Mendukung hal diatas, Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru, Yudi Astoni, Selasa (3/12) meninjau dan memantau lahan Brigade Pangan, program unggulan yang bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Program tersebut dirancang melalui kolaborasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas).

Kolaborasi tersebut melibatkan SDM dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tengah menjalani program reintegrasi sosial di sejumlah lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Provinsi Kalimantan Selatan. 

Nantinya, warga binaan tergabung akan tergabung pada Brigade Pangan untuk menggarap lahan pertanian seluas 100 hektar. Tujuan program, memberikan pelatihan sekaligus memberdayakan warga binaan agar siap kembali ke masyarakat dengan keterampilan baru.

Dari hasil peninjauan, diketahui bahwa lahan yang digunakan merupakan milik rakyat yang telah diserahkan kepada pemerintah untuk dikelola secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, generasi milenial dan warga binaan. 

Dalam kesempatan tersebut, Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru, Yudi Astoni menyampaikan, Kementan siap mendukung upaya optimalisasi lahan, sejumlah langkah strategis telah direncanakan, termasuk pendalaman irigasi, pencetakan sawah baru, serta penggunaan alat-alat pertanian lokal

Dirjen Pemasyarakatan memberikan arahan agar pendampingan dan pelatihan intensif diberikan kepada WBP. 

"Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan para warga binaan mampu mengelola lahan secara produktif, meskipun beberapa di antara mereka sudah memiliki pengalaman di bidang pertanian," katanya.

Awal persiapan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melalui Divisi Pemasyarakatan, akan melakukan asesmen terhadap 17 Lapas pada minggu kedua Desember 2024. Asesmen bertujuan memilih 100 warga binaan untuk bergabung dalam Brigade Pangan.

Hadir Penjabat (Pj) Bupati Tanah Laut, Syamsir Rahman menyampaikan bahwa akan mengagendakan penanaman perdana, direncanakan pada minggu kedua Januari 2025. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, yang menyampaikan dukungannya terhadap program ini. Ia menilai bahwa keterlibatan lintas sektor, termasuk lembaga pendidikan, dapat memperkuat keberhasilan program Brigade Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan sekaligus memberdayakan masyarakat. [Tim Ekpos SMK-PPN Banjarbaru]