Denpasar, Bali [B2B] - Penyuluh pertanian berperan penting mendampingi dan mengawal petani, maka Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian [Simluhtan] bertujuan mengoptimalkan peran penyuluh untuk melakukan update data lapangan secara berkala, verifikasi data sesuai pemberitahuan dini terhadap validitas data dan membangun jejaring komunikasi aktif dengan para mitra kerjanya.

"Dukungan penyuluh mengumpulkan data petani sesuai nomor induk kependudukan atau NIK akan di-update dan validasi di BPP kecamatan hingga balai penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten untuk upload data valid ke nerve center di provinsi, yang kemudian memberi feedback atau umpan balik kepada BPP apabila terjadi data misleading," kata Septalina Pradini, Kasubbid Informasi dan Materi Penyuluhan - Pusluhtan BPPSDMP Kementan pada sosialisasi Verval Simluhtan di Denpasar, Bali pada Selasa [24/9].

Dia menambahkan Simluhtan mengoptimalkan peran penyuluh pertanian melakukan validasi data sesuai basis data awal yang dibangun oleh Kementerian Pertanian RI melalui Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan BPPSDMP Kementan], karena memberi kesempatan pada penyuluh memberikan umpan balik, membangun jejaring komunikasi dengan penyuluh dengan petani dan para mitra kerjanya, sekaligus menetapkan validasi data sesuai kewenangannya.

"Penyuluh juga berperan penting setelah data Simluhtan masuk ke nerve center di tingkat provinsi untuk melakukan analisis data dan informasi, mengelola pertukaran informasi penyuluhan pertanian kepada para pihak dengan melakukan sinkronisasi dan integrasi data, serta melakukan analisis dan sintesis data dan informasi," kata Septalina P yang hadir di Denpasar mewakili Kepala Pusluhtan BPPSDMP Kementan, Leli Nuryati.

Pada saat bersamaan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Pusluhtan BPPSDMP, I Wayan Ediana melakukan sosialisasi Verval Simluhtan di Kabupaten Buleleng.

Di hadapan lebih 50 penyuluh pertanian dari Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, Septalina P mengingatkan tentang fungsi utama Simluhtan sebagai program prioritas Kementan di bidang penyuluhan pertanian, karena ke depan, semua bantuan pertanian dari pemerintah, baik Kementan maupun kementerian dan lembaga pemerintah lainnya hanya mengacu pada satu data yakni Simluhtan, mengacu pada instruksi Presiden RI Joko Widodo melalui Peraturan Presiden RI Nomor 39/2019 [Perpres] tentang ´Satu Data Indonesia´ yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian No 16/2013 tentang Sistem Manajemen Informasi Pertanian lingkup Kementerian Pertanian RI [Permentan].

"Logika sederhana, penyuluh tidak akan kesulitan mengidentifikasi petani melalui KTP, dan untuk Simluhtan didukung diidentifikasi dari nomor induk kependudukan atau NIK dari Ditjen Dukcapil di Kemendagri. Hal ini menjadi salah satu cara kita mulai satu data sesuai instruksi Presiden RI, untuk program bantuan pertanian untuk petani," kata Septalina P yang melakukan sosialisasi Verval Simluhtan didampingi penyuluh Kementan, Sri Mulyani dan sejumlah staf Pusluhtan BPPSDMP Kementan.

Dia menambahkan, Simluhtan menjadi Strategi Nasional dari Komisi Pemberantasan Korupsi [Stranas KPK] menjadi dasar bagi KPK untuk melakukan audit untuk semua sistem dalam memberikan bantuan sarana dan prasarana baik sektor pertanian maupun yang lain kepada petani. Kegiatan Verval Simluhtan akan menghasilkan database pembangunan pertanian sesuai harapan KPK. Hal ini akan menjadi dasar baik bantuan kepada petani atau kelompok tani, bahkan kelembagaan ekonomi petani. Data penerima bantuan harus ada di Simluhtan maka audit KPK bisa dimulai dari Simluhtan.