Jakarta (B2B) - Program asuransi pertanian berlaku efektif mulai 2015 dan memprioritaskan untuk petani pemilik lahan pertanian padi yang gagal panen, khususnya lahan tanaman pangan seperti beras yang merupakan makanan pokok rakyat Indonesia.

"Proses implementasi program asuransi itu masih berkisar di penyusunan mekanisme mengenai pergantian klaim bagi para petani. Meskipun pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah melakukan uji coba di Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Selatan," kata Menteri Pertanian Suswono kepada pers di Jakarta, Selasa (4/3).

Menurut Suswono, uji coba asuransi pertanian di tiga provinsi tersebut melibatkan PT Jasindo dan PT Pupuk Indonesia dengan total luas lahan sekitar 3 ribu hektar.

"Kami masih mengkaji, dan menyusun tentang mekanisme ini, agar perusahaan asuransi tidak rugi dan petani mendapatkan manfaatnya. Hal ini sesuai amanat undang-undang," ujar Suswono.

Undang-undang yang dimaksud Suswono adalah
UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 33 yang mengamanatkan pemerintah memberikan premi asuransi kepada petani.

Pada 2013, program asuransi pertanian ini mengemuka dan diupayakan Kementan untuk masuk dalam APBN. Saat itu, menurut Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, kriteria yang ditetapkan untuk asuransi pertanian yakni petani yang maksimal lahannya seluas dua hektar dengan tingkat Puso atau gagal panen seluas 75%.