Vientiane, Laos [B2B] - Organisasi antar pemerintah regional nirlaba non politik, Asian Productivity Organization [APO] berupaya mempromosikan konsep dan strategi bagi hasil [Gainsharing] dan pembagian keuntungan [Profit Sharing] dengan mengeksplorasi pendekatan gainsharing. Tujuannya, mendorong distribusi keuntungan yang lebih adil pada seluruh rantai nilai pertanian bagi pembangunan pedesaan.

Upaya APO tampak pada pelatihan offiline di Manila, Filipina bertajuk Gainsharing pada Usaha Agribisnis, yang digelar oleh Development Academy of the Philippines [DAP] pada 20 - 24 Mei 2024. Selain memperkenalkan konsep dan strategi Gainsharing dan Profit Sharing, APO juga mengkaji metodologi untuk merancang rencana dan strategi bagi hasil.

Sebanyak 25 peserta dari 18 anggota APO menyelesaikan kursus pelatihan di Manila, dipandu oleh empat narasumber dari Bangladesh, India, Malaysia, dan Filipina.

Peserta pelatihan di Filipina mempelajari konsep Gainsharing melalui studi kasus dan latihan praktis, termasuk merancang Rencana Aksi. Puncaknya, kunjungan lapangan ke Koperasi Pembangunan Sorosoro Ibaba, yang memperlihatkan contoh-contoh inisiatif Gainsharing yang berhasil.

Komitmen APO mengemuka pada hari kedua Konferensi APO 2024 di Vientiane, Laos, Kamis [3/10] yang mengusung tema ´Gainsharing Produktivitas bagi Pembangunan Pedesaan´ dari entitas ekonomi dan keuangan pada 21 negara anggota APO.

Upaya tersebut sejalan harapan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman bahwa pemerintah desa dapat berperan aktif dalam menggerakkan roda ekonomi pedesaan melalui pengembangan pertanian, karena menyangkut hajat hidup orang terhadap pemenuhan kebutuhan pangan.

"Kementan memiliki sejumlah program yang bisa sinergi dengan kegiatan pembangunan desa seperti penambahan areal tanam melalui gerakan tanam serentak didukung pompanisasi dan kawasan pertanian terpadu," katanya.

Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan [BPPSDMP] Idha Widi Arsanti menekankan pada pelibatan generasi muda khususnya milenial pada pengembangan pertanian di pedesaan.

"BPPSDMP Kementan mendukung upaya pemerintah melakukan regenerasi petani, sekaligus melahirkan pengusaha muda pertanian yang berdampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat pertanian Indonesia,” kata Kabadan yang akrab disapa Santi.

Pembangunan pedesaan, katanya, harus diupayakan dengan meningkatkan kapasitas petani, didukung peran generasi muda, dukungan kebijakan dan perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan individu.

Konferensi APO 2024 dibuka oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Laos, Malaythong Kommasith di Vientiane pada Rabu pagi [2/10] yang dihadiri 123 peserta dari 15 negara serta enam narasumber dari Inggris, Jepang, Laos, Malaysia dan Filipina.

Konferensi APO 2024 di Laos berlangsung dua hari, 2 - 3 Oktober, diikuti 15 negara dari 21 negara anggota. Indonesia hadir diwakili oleh Kementerian Pertanian RI khususnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP] dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI serta perwakilan petani muda dari Bali.

Diketahui, APO adalah organisasi antar pemerintah regional yang khusus untuk meningkatkan produktivitas di kawasan Asia Pasifik melalui kerja sama yang saling menguntungkan. APO bersifat non politik, nirlaba, dan non diskriminatif.

Didirikan pada 1961 dengan delapan anggota pendiri, saat ini APO terdiri dari 21 negara anggota, berupaya membentuk masa depan kawasan Asia Pasifik dengan mendorong pembangunan sosial ekonomi anggotanya melalui layanan konsultasi kebijakan nasional, bertindak sebagai wadah pemikir, inisiatif peningkatan kemampuan kelembagaan, dan berbagi pengetahuan untuk meningkatkan produktivitas.

Rencana Aksi
Studi kasus dan latihan praktis termasuk merancang Rencana Aksi Gainsharing menjadi komitmen APO mendukung revitalisasi daerah pedesaan, sebagai isu penting dan mendesak bagi negara-negara anggota APO.

Harapan tersebut dikemukakan  Menteri Perindustrian dan Perdagangan Laos, Malaythong Kommasith saat membuka Konferensi APO di Vientiane untuk mengkaji tantangan dan peluang menerapkan model Gainsharing.

"Tujuannya, mendorong pembangunan pedesaan yang berkelanjutan, menetapkan solusi terbaik, dan mengkaji faktor-faktor utama dalam model pembagian keuntungan di lingkungan pedesaan," katanya.

Pembagian keuntungan di antara pemangku kepentingan pedesaan dapat menekan urbanisasi, dengan menghasilkan pendapatan agribisnis di daerah pedesaan," katanya.

Ketua Kelompok Substansi Hukum dan Humas BPPSDMP Kementan, Septalina Pradini mengatakan bahwa peserta Konferensi APO 2024 di Laos sepakat mengakui bahwa wilayah pedesaan saat ini dan ke depan menghadapi tantangan berat.

"Hal itu akibat keterbatasan akses hasil produksi pertanian ke pasar, pendidikan rendah dan pekerjaan tidak layak memicu urbanisasi. Pembangunan pedesaan sangat penting bagi pertumbuhan sosial ekonomi yang seimbang di kawasan Asia Pasifik," kata Septalina yang hadir mewakili BPPSDMP Kementan.

Septalina menambahkan, ´Laporan Masa Depan Kota-Kota Asia & Pasifik 2023´ yang dilansir oleh Badan PBB, ECSAP and Habitat, menyebut tentang tantangan dampak urbanisasi seperti kesenjangan sosial, ketahanan pangan dan degradasi lingkungan serta perubahan iklim.

Konferensi APO 2024, katanya, menegaskan pentingnya pembangunan pedesaan untuk pertumbuhan sosial ekonomi yang seimbang di kawasan Asia-Pasifik. [liene/febi]