Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi, BPPSDMP Kementan gelar Evaluasi Reformasi Birokrasi
Officials of Indonesian Agriculture Ministry Signs Integrity Pact for Bureaucratic Reform
Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani
Surabaya, Jatim (B2B) - Kementerian Pertanian RI mengukuhkan komitmen pada penandatanganan Pakta Integritas disertai Koordinasi dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Surabaya, Kamis (31/10). Kegiatan yang digelar oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) dihadiri oleh Kabadan Idha Widi Arsanti dan Sekretaris Badan Siti Munifah.
Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa integritas dan reformasi birokrasi merupakan landasan penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas.
“Integritas adalah nilai dasar yang harus dijunjung oleh setiap pegawai. Reformasi birokrasi adalah langkah konkret untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat,” katanya.
Kepala BPPSDMP Kementan, Idha Widi Arsanti menyatakan, penandatanganan Pakta Integritas menegaskan komitmen BPPSDMP untuk menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas di seluruh lingkup kerja Kementan.
“Pakta Integritas bukan hanya simbol, melainkan pedoman dalam menjalankan tugas dan program-program kami, melalui evaluasi reformasi birokrasi, kami memastikan agar setiap langkah dan kebijakan semakin tepat sasaran,” katanya.
Siti Munifah, Sekretaris BPPSDMP, menambahkan, evaluasi Reformasi Birokrasi bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi seluruh proses kerja di BPPSDMP.
“Kami ingin menanamkan budaya integritas di seluruh lini, memastikan bahwa semua program berjalan sesuai prinsip-prinsip yang akuntabel. Dengan begitu, Kementan dapat berkontribusi lebih baik mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani,” katanya.
Pada kesempatan tersebut turut hadir dan melakukan penandatanganan Pakta Integritas di antaranya Kepala Pusat PPMKP Ciawi, Kepala Balai BBPKH Cinagara, Kepala Balai BBPP Lembang, Kepala Balai BBPP di Batu-Malang, Kepala Balai BBPP Ketindan Kepala Balai BBPP Kupang, Kepala Balai Batangkaluku, Kepala Balai BBPP Binuang, Kepala Balai BPP Lampung, Kepala Balai BPP Jambi, serta Direktur Polbangtan Bogor, Yoyon Haryanto; Direktur Polbangtan Malang, Setya Budhi Udrayana; Direktur Polbangtan Yogyakarta Magelang; Direktur Polbangtan Medan, Yuliana Kansrini; Direktur Polbangtan Gowa, Direktur Polbangtan Manokwari, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP Negeri) Sembawa, Yudi Astoni; Kepala SMKPPN Banjarbaru, Budi Santoso; Sekolah Menengah Kejuruan SMK-PP Banjarbaru, Kepala Sekolah SMK-PP Kupang dan Direktur PEPI Serpong.
Selain penandatanganan Pakta Integritas, kegiatan juga diisi dengan diskusi intensif dan evaluasi pencapaian reformasi birokrasi yang telah dilakukan BPPSDMP.
Diharapkan, kegiatan ini dapat memperkuat implementasi birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel di Kementan, mendukung keberhasilan program-program pembangunan pertanian di Indonesia.
Surabaya of East Java [B2B] - The objective of the Indonesia Agriculture Ministry is to increase production and productivity, increasing farmers´ knowledge and skills in implementing climate smart agriculture, reducing the risk of crop failure, reduce the effect of greenhouse gases, and increase the income of farmers in irrigated areas and swamp areas.
The target is to increase cropping intensity through irrigation rehabilitation, revitalization and modernization activities, the realization of a sustainable irrigation system through the revitalization of irrigation management, increasing institutional strengthening, as well as increasing the capacity and competence of human resources in irrigation management and increasing production and productivity.
Increasing farmers´ knowledge and skills in implementing climate smart agriculture, reducing the risk of crop failure, reducing the greenhouse gas effect and increasing farmers´ income in irrigated areas and swamp areas.
The main objective is to increase motivation for agricultural extension workers, agricultural extension centers, farmer groups, women farmer groups and farmer economic groups in agribusiness-oriented farming.
After that, the meeting continued via hybrid to evaluate agricultural land optimization, pumping, and additional agricultural area.
The meeting participants agreed to increase cooperation between various parties to ensure efficient and strategic land use.
