Jakarta [B2B] - Kementerian Pertanian RI menetapkan 449 profesi dari lima subsektor pertanian, area fungsi terbanyak adalah peternakan dan kesehatan hewan [PKH] dan tergolong paling minim penyuluhan pertanian hanya ditetapkan tiga profesi: advisor, supervisor dan fasilitator. Sebelumnya, Pusat Pelatihan Pertanian pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [Puslatan BPPSDMP] menetapkan 755 profesi, namun setelah tiga kali workshop diikuti forum group discussion dan koordinasi internal serta eksternal sejak September 2018 ditetapkan 449 profesi dalam ´Peta Okupasi dalam Kerangka Klasifikasi Indonesia Sektor Pertanian´ sebagai bagian Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia [KBJI].

Kepala BPPSDMP Kementan Momon Rusmono mengatakan penyusunan peta okupasi nasional disusun untuk memetakan jenis-jenis jabatan/okupasi/profesi di berbagai sektor pertanian untuk mendukung terwujudnya SDM pertanian Indonesia yang mandiri, profesional, dan berdaya saing. Peta okupasi sangat diperlukan bagi lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan sebagai acuan penyusunan modul dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi dunia kerja. 

"Peta okupasi juga menjadi tolok ukur meningkatkan daya saing dan produktivitas SDM Indonesia di era persaingan regional maupun global saat ini," kata Momon Rusmono dalam arahannya yang disampaikan Sekretaris BPPSDMP Kementan, Prihasto Setyanto pada peluncuran ´Peta Okupasi Profesi Pertanian´ di Jakarta, Jumat malam [26/4] yang dihadiri Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi [BNSP] Bambang Suryadi dan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker, Bambang Satrio Lelono.

Kepala BPPSDMP Kementan mengapresiasi tekad dan komitmen Puslatan menyelesaikan peta okupasi profesi pertanian sejak September 2018 melalui tiga kali workshop yang diikuti oleh perwakilan dari eselon satu teknis lingkup Kementan, ketiga ´pilar´  BPPSDMP, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Bappenas], Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi [BNSP], Kamar Dagang dan Industri Indonesia [Kadin], lembaga terkait dan perusahaan swasta.

"Dari 449 profesi sektor pertanian tergambarkan bahwa profesi veteriner maupun paramedik kesehatan hewan meliputi banyak area fungsi, totalnya 119 profesi sementara yang paling sedikit adalah penyuluhan pertanian, hanya tiga profesi," kata Kepala Puslatan BPPSDMP, Bustanul Arifin Caya kepada B2B didampingi Kabid Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian - Puslatan BPPSDMP, Zuroqi Mubarok.

Menurut Bustanul AC, tujuan pengembangan peta okupasi profesi sektor pertanian merupakan dokumen resmi sebagai referensi standar dalam konteks penyelenggaraan aktivitas sertifikasi kompetensi yang berbasis pada skema okupasi nasional maupun Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

"Tujuan lain adalah pengembangan kurikulum pendidikan tinggi di sektor pertanian yang mengacu pada KKNI sesuai UU yang berlaku. Penyusunan job description berbagai fungsi pertanian yang ada dalam sebuah organisasi komersial maupun nirlaba. Pemetaan profil kebutuhan dan ketersediaan SDM Indonesia dalam berbagai okupasi dan fungsi kunci, dan pembuatan berbagai modul dan desain instruksional berbasis kompetensi yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan pertanian di seluruh Indonesia," kata Bustanul AC.

Zuroqi Mubarok mengatakan bahwa 449 jabatan dalam peta okupasi nasional sektor pertanian yang terbanyak adalah PKH masing-masing 59 dan 60 jabatan; agronomi 79 jabatan terdiri atas perkebunan [33], perbenihan [22], pangan [13], hortikultura [11]; pengelolaan sumber daya lahan [60]; ketahanan mutu dan keamanan pangan [36]; perlindungan tanaman [33]; agribisnis [29], karantina tumbuhan [21]; karantina hewan [17], pertanian organik [13], prasarana dan sarana pertanian [11]; kesehatan masyarakat veteriner [9]; penyuluh pertanian [3].

Tampak hadir Kepala Pusat Pendidikan Pertanian [Pusdiktan] Idha Widi Arsanti, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian [Pusluhtan] Siti Munifah diwakili oleh Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan - Pusluhtan, I Wayan Ediana dan Inspektur Jenderal Kementan, Justan Siahaan diwakili Kabag Organisasi Kepegawaian Hukum dan Humas Itjentan, Edi Puspito; Kabid Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan Puslatan, Eka Herissuparman; Direktur Polbangtan YoMa, Dr Rajiman; Direktur Polbangtan Medan, Yuliana Kansrini dan sejumlah kepala UPT BPPSDMP Kementan. [Esap]