Jakarta [B2B] - Kementerian Pertanian [Kementan] berkomitmen melakukan langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi musim kemarau panjang yang diproyeksikan akan berdampak signifikan terhadap sektor pertanian nasional. 

"Kami berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian serta kesejahteraan petani di Indonesia," ujar Menteri Amran dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (20/6).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan musim kemarau tahun 2024 akan berlangsung panjang, mulai Juni hingga September, dengan puncaknya pada bulan Agustus.

Langkah-langkah antisipatif telah dipersiapkan sejak awal masa jabatan Amran sebagai Menteri Pertanian pada Oktober 2023. Dengan proyeksi yang lebih ekstensif dari BMKG, Kementan memperkuat kesiapannya dengan meningkatkan program-program strategis.

"Beberapa inisiatif yang disiapkan Kementan antara lain peningkatan infrastruktur pompa untuk pengairan lahan sawah tadah hujan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, optimalisasi penggunaan lahan rawa, serta peningkatan kapasitas dan manajemen waduk/bendungan," kata Amran.

Teknologi budidaya pertanian hemat air dan gerakan panen air hujan juga diperkenalkan untuk meningkatkan ketahanan pangan terhadap dampak kekeringan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan luas tanam padi selama periode Oktober 2023 – April 2024 sebesar 6,55 juta hektare, mengalami penurunan 3,83 juta hektare atau 36% dibandingkan rata-rata periode yang sama tahun 2015-2019 sebesar 10,39 juta hektare. Penurunan luas tanam ini mempengaruhi luas panen padi dan berdampak pada penurunan produksi padi nasional.

"Kementan bersama dengan stakeholder terkait akan terus mengawasi dan melaksanakan langkah-langkah kesiapsiagaan kemarau dengan cermat untuk mengurangi dampak negatif musim kemarau terhadap produksi pangan nasional dan mempertahankan ketersediaan pangan yang memadai bagi masyarakat," tutur Amran.

Saat ini, pembangunan pertanian menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat dampak perubahan iklim ekstrim El Nino, konflik geopolitik, dan dinamika ekonomi global. Hal ini menyebabkan restriksi ekspor dari negara-negara produsen pangan, meningkatnya biaya produksi dan harga pangan, serta potensi krisis pangan.

"Kekhawatiran terhadap jaminan produksi, masalah distribusi, dan akses pangan masyarakat perlu menjadi perhatian serius dalam penyediaan pangan bagi seluruh penduduk Indonesia," kata Amran.

Sementara itu, pada tahun 2025, dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas (IE) 2045, Kementan akan fokus pada empat program utama: Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas; Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan Dukungan Manajemen.

Target produksi komoditas pertanian pada tahun 2025 meliputi: padi sebesar 56,05 juta ton GKG, jagung 16,68 juta ton, kedelai 334 ribu ton, cabai 3,08 juta ton, bawang merah 1,99 juta ton, kopi 772 ribu ton, kakao 641 ribu ton, tebu 36 juta ton, kelapa 2,88 juta ton, daging sapi/kerbau 405,44 ribu ton, dan daging ayam 4,0 juta ton. [agm/wisda/timhumas polbangtanbogor]