Jakarta (B2B) - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) Rp6.500 per kg, sebagai bentuk komitmen kuat pemerintah melindungi kesejahteraan petani Indonesia.

“Pemerintah telah menetapkan harga gabah kering panen dari petani Rp6.500. Saya ulangi, Rp6.500. Jangan korbankan petani dengan alasan rendemen, kadar air, atau kualitas. Saya tahu cara-cara di mana orang kecil selalu dikorbankan,” katanya pada pertemuan strategis dengan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman di kantor pusat Kementerian Pertanian RI di Jakarta, Senin (3/2/2025).

Presiden Prabowo juga mengingatkan para pelaku usaha penggilingan padi, untuk mematuhi kebijakan tersebut. Dia menyoroti indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba bermain-main dengan harga gabah, yang berpotensi merugikan petani dan menghambat upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan.

“Saya menghimbau semua pihak, khususnya penggilingan padi di daerah-daerah. Ada yang sudah menyesuaikan, tapi ada juga yang masih berani bermain-main dengan pemerintah. Seberapa besar pun penggilingan padi itu, kalau berani bermain-main, saya akan tindak,” tegasnya lagi.

Presiden Prabowo menilai, upaya-upaya yang mencoba menekan harga gabah saat produksi melimpah adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya, tindakan seperti ini sama saja dengan tidak menghormati kedaulatan pangan Indonesia.

“Saya sudah kasih petunjuk, ini berarti ada yang mau bermain-main dengan kita dan pemerintah. Menurut saya, sangat tidak menghormati pemerintah. Mereka sengaja ingin memanfaatkan situasi untuk menekan harga. Tiap kita mau produksi besar, mereka mau paksakan harga turun. Kita mau dibuat tidak swasembada,” tegasnya lagi.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap praktik-praktik yang merugikan petani. Ia siap mengambil langkah tegas demi menjaga stabilitas harga dan memastikan kesejahteraan petani sebagai produsen utama pangan nasional.

Terkait hal itu, Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penetapan HPP sejalan kebijakan pemerintah, untuk memastikan petani mendapatkan harga yang adil dan menguntungkan. 

"Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi besar menuju swasembada pangan, di mana stabilitas harga di tingkat petani menjadi kunci keberhasilan," katanya.

Lebih lanjut, Mentan Amran menyampaikan bahwa dukungan penuh dari Presiden Prabowo terhadap petani melalui ketersediaan pupuk, perbaikan irigasi, dan penetapan HPP gabah yang berpihak kepada petani adalah fondasi penting untuk mewujudkan kedaulatan pangan. 

"Kebijakan tersebut juga bertujuan memastikan semua pihak di rantai pasok pangan, mulai dari petani, pengusaha, hingga konsumen, mendapatkan manfaat yang seimbang," ungkapnya lagi.

Mentan Amran menghaturkan terima kasih pada Presiden atas ketersediaan pupuk di seluruh Indonesia. Tidak ada lagi petani yang teriak soal pupuk. 

"Terkait irigasi juga terlihat hasilnya. Ini berdampak besar terhadap peningkatan produksi beras, yang bisa kita lihat langsung dari data BPS,” katanya lagi.