Jakarta (B2B) - Kementerian Pertanian RI dinilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai kementerian dengan sistem pengendalian gratifikasi terbaik, namun harus diakui bahwa Kementan adalah salah satu instansi pemerintah yang disasar dan dipantau oleh petugas KPK lantaran peran vitalnya menangani sektor pangan dan kebijakannya kerap menjadi sorotan nasional karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan Kementan dinilai konsisten dan patuh dalam pelaporan harta kekayaan pejabat negara, mencegah gratifikasi, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah menggagas pembentukan unit pencegahan korupsi di kementerian, dan dinilai berhasil memimpin pencegahan dan pemberantasan sehingga layak mendapat penghargaan dari KPK bersama sembilan kementerian/lembaga pemerintah.

"Kementan termasuk yang disasar KPK karena mengurus banyak hal, terutama kebutuhan logistik nasional yang memang selalu jadi sorotan publik, makanya petugas KPK seringkali hilir mudik melakukan pemantauan di Kementan," kada Saut Situmorang pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Jakarta, Senin (11/12).

Menurutnya, hal itu yang mendasari KPK memberi penghargaan kepada Kementan, salah satu dari 10 kementerian/lembaga pemerintah untuk kategori kementerian dengan 'sistem pengendalian gratifikasi terbaik'.

“Penghargaan KPK merupakan sesuatu yang tidak bisa diukur, walau cuma sertifikat, tapi mudah-mudahan bisa menjadi pendorong bagi penerima penghargaan untuk berlomba memenangkan kebaikan, memenangkan anti korupsi, memenangkan rakyat. Yang mereka lakukan itukan memenangkan rakyat, dan KPK harus apresiasi sesuai dengan tema menuju masyarakat sejahtera,” kata Saut Situmorang.

Selain Kementan, KPK juga memberi penghargaan serupa kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Mandiri, PT Pertamina (Persero), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Bank Jabar Banten (BJB).