Jakarta [B2B] - Komisi IV DPR RI menolak rencana pemerintah melakukan impor beras 1 juta ton yang dialokasikan melalui Perum Badan Urusan Logistik [Bulog]. Parlemen menilai, penolakan tersebut sesuai dengan tata kelola komoditas pangan nasional yang harus mengutamakan produksi dalam negeri.

"Komisi IV DPR menentang rencana impor beras karena dapat merugikan petani," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin di Jakarta, Senin [15/3].

Menurut Hasan, pemerintah harus berkomitmen melakukan pemenuhan pangan yang terjangkau melalui upaya peningkatan produksi komoditas pertanian. 

Dia meminta Perum Bulog meningkatkan sinkronisasi dan kordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, terutama dalam melakukan penyerapan. 

"Kalau serapannya Bulog dilakukan maksimal, maka saya kira persoalan beras akan selesai," tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menilai ketersediaan pangan untuk tahun ini cukup dan tidak perlu melakukan impor. 

Hal tersebut mengacu pada catatan Badan Pusat Statistik [BPS] bahwa produksi beras pada 2020 mencapai 31,33 juta ton, mengalami kenaikan sekitar 21,46 ribu ton atau 0,07% dibandingkan 2019 sekitar 31,31 juta ton.

"Bulan Mei ini para petani se Indonesia akan melakukan panen raya. Kami meminta keberpihakan kepada petani, agar impor tidak dilakukan selama petani melakukan panen raya," katanya.

Daniel berharap, seluruh pemangku kepentingan harus berkomitmen mengutamakan produk dalam negeri agar masyarakat tidak dipersulit akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.