Medan, Sumatera Utara (B2B) - Pemerintah RI membuka peluang impor jeroan untuk memenuhi kebutuhan rakyat sekaligus mengendalikan harga jeroan di dalam negeri yang melambung hingga US$7 per kg (Rp80 ribuan) sementara di luar negeri hanya US$1 (Rp12.500) dan kebijakan impor dapat berubah lagi apabila harga jeroan terjangkau konsumen.

"Selain karena kebutuhan, impor jeroan bertujuan mengendalikan harga karena harga di dalam negeri lebih mahal daripada di luar negeri. Di luar negeri hanya satu dolar AS tapi di dalam negeri berkisar tujuh dolar AS per kg," kata Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman kepada pers di Medan belum lama ini.

Dia menampik tudingan tidak konsisten lantaran membuka peluang impor setelah menutup peluang impor tahun lalu, karena menteri sebagai pelayan rakyat harus mampu memenuhi kebutuhan rakyat meskipun harus mengubah kebijakan, karena dirinya konsisten pada ideologi daripada kata-kata yang dapat berubah ketika dibutuhkan rakyat.

"Saya konsisten pada ideologi bukan pada kata-kata, seperti halnya UUD 1945 yang diubah melalui amandemen sesuai keinginan rakyat, apalagi kebijakan saya melalui peraturan menteri yang berada di bawah UUD 1945 tentu bisa diubah sesuai keinginan rakyat," kata Mentan yang ditemui usai memberikan bantuan Alsintan kepada kelompok tani di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Menurutnya, kebijakan pemerintah ditentang oleh beberapa pihak lantaran kepentingan mereka terganggu oleh kebijakan pemerintah.

"Jadi saya pikir yang protes itu karena ada yang keuntungannya berkurang dengan kebijakan impor jeroan itu seperti halnya daging. Saya sebagai menteri harus konsisten memenuhi kebutuhan rakyat atas harga jeroan yang murah, bukan karena kepentingan pihak-pihak tertentu," kata Mentan Amran Sulaiman.

Terkait dengan kebutuhan daging sapi berdasarkan data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil rapat koordinasi terbatas (Rakortas) pada 2016, kebutuhan daging sapi diperkirakan 651.424 ton dengan perkiraan produksi 441.761 ton maka diperlukan impor sapi sekitar 600.000 ekor dan daging sapi 89.687 ton.

"Karena untuk kepentingan rakyat maka peraturan menteri bisa diubah, bahkan peraturan presiden melalui Perpres pun dapat diubah asalkan untuk kepentingan rakyat," kata Amran Sulaiman.