Bogor, Jabar [B2B] - Kementerian Pertanian RI khususnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian [BPPSDMP Kementan] memposisikan peran  Sistem Pengendalian Intern [SPI] ´bukan sekadar formalitas´ melainkan berperan vital, untuk mendukung pencapaian tujuan dan target Kementan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani [WBK - WBBM].

"Peran SPI bukan sekadar formalitas, tapi perannya vital sebagai tindakan preventif terhadap delay pencapaian tujuan dan mencegah penyelewengan," kata Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi di Bogor, Jawa Barat pada Rabu petang [19/5] saat membuka Lokakarya [Workshop] SPI bertajuk ´Bersama Kita Tingkatkan Kualitas Aparat Pengelola SPI Menuju WBK-WBBM yang turut dihadiri Sekretaris BPPSDMP Siti Munifah.

Dedi Nursyamsi mengingatkan SPI bukan hanya mengawal, menjamin dan memastikan tujuan BPPSDMP Kementan, juga harus menjadi sarana dan sinyal bahwa ada terjadi bias, pelanggaran maupun deviasi dan korupsi, maka SPI dituntut harus mampu mendeteksinya sejak dini.

"SPI diibaratkan pemelihara kesehatan kita. Kalau terdeteksi ada virus atau penyakit, berarti SPI kita jebol. Maksudnya, kalau ada temuan oleh inspektorat jenderal, berarti SPI sudah kalah 1 - 0. Seharusnya sebelum ditemukan inspektorat, SPI dulu yang temukan ada pelanggaran. Ada deviasi," katanya.

Dedi Nursyamsi mengharapkan SPI tidak sekadar identifikasi masalah dan mendapatkan temuan-temuan, SPI juga harus mampu memberi solusi bagaimana cara pengendalian, mengatasi masalah dan memperbaiki agar kegiatan program berjalan on the right track.

"Aparat SPI jangan ragu-ragu untuk semprit, kalau ada pelanggaran sebagai tindakan preventif. SPI berjalan efektif, kalau temuannya masih stadium awal dan jadi sia-sia setelah stadium empat," katanya.

Hal itu sejalan instruksi dan arahan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo menaruh perhatian khusus pada penerapan SPI lingkup Kementan, dengan meminta keseriusan seluruh jajaran Kementan menerapkan filosofi CCA atau Cepat, Cermat dan Akurat. Tujuannya, seluruh program Kementan akan dapat berjalan dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.

"Satlak SPI dan seluruh petugas pelaksana kegiatan harus bisa bekerja secara transparan dan akuntabel, penuh dengan loyalitas terutama dalam pengelolaan aset dan anggaran negara, serta mampu bekerja tim yang saling mendukung dan melengkapi baik pusat maupun daerah," kata Mentan Syahrul seperti dikutip Dedi Nursyamsi dalam kata sambutannya.

Siti Munifah menambahkan penerapan SPI merupakan bentuk konkrit implementasi Peraturan Pemerintah [PP] Nomor 60/2008 tentang ´Sistem Pengendalian Intern´ yang bertujuan melakukan pengendaliam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran agar efektif dan efisien sebagai upaya pencegahan korupsi dan gratifikasi.

Menurutnya, Workshop SPI digelar untuk memperkuat Satuan Pelaksana [Satlak] SPI dari BPPSDMP Kementan untuk menyamakan persepsi  pemahaman tentang Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah [SPIP] dan menyamakan persepsi dan pemahaman untuk menyempurnakan pelaksanan pengendalian dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

"Mendukung penguatan strategi peningkatan maturitas SPIP, reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju WBK - WBBM," kata Siti Munifah.

Workshop SPI tersebut berlangsung tiga hari, setelah dibuka Rabu petang [19/5] hingga Jumat [21/5] yang dihadiri 66 peserta secara tatap muka [offline] dan 26 secara daring [online] dari unit kerja [satuan kerja/Satker] di pusat. Hadir secara daring 21 unit pelaksana teknis [UPT] lingkup BPPSDMP Kementan, Satker Dekonsentrasi dari Provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta; pelaksana proyek Pinjaman dan Hutang Luar Negeri [PHLN] serta tujuh Balai Penyuluh Pertanian [BPP].

Tampak hadir sejumlah Koordinator dan Subkoordinator BPPSDMP Kementan di antaranya Koordinator Kelompok Evaluasi dan Perencanaan [Evalap] Septalina Pradini; Koordinator Kelompok Perencanaan, Dewi Darmayanti; Kepala Bagian Umum, Sutrisno Sipahutar; ; Koordinator Kelompok Program dan Evaluasi Penyuluhan - Pusluhtan, Riza Fachrizal; Koordinator Kelompok Kelembagaan Penyuluhan - Pusluhtan, I Wayan Ediana; Koordinator Kelompok Penyelenggaraan Pendidikan - Pusdiktan, Inneke Kusumawaty; Koordinator Program dan Kerjasama - Pusdiktan, Saptorini; Subkoordinator Kelompok Data dan Evaluasi, Revo Agri Muis; Subkoordinator Kelompok Pelaporan dan Tindaklanjut Hasil Pengawasan, Djayawarman Alam Prabu; Subkoordinator Kelompok Program dan Evaluasi Pendidikan - Pusdiktan, Yudi Astoni dan Subkoordinator Kelompok Ketenagaan Penyuluhan - Pusluhtan, Welly Nugraha.