8.500 Hektar Lahan Bawang Merah di Enrekang Dukung Pasokan untuk KTI
Shallots of Enrekang Ready to Supply Consumers Need in Eastern Indonesia
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Enrekang, Sulsel (B2B) - Kementerian Pertanian RI memastikan luas lahan pertanaman bawang merah di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 8.500 hektar dengan luas panen 1.000 hektar pada Februari 2017 dapat mendukung pemenuhan kebutuhan komoditas tersebut di Kawasan Timur Indonesia (KTI) beberapa bulan ke depan.
Direktur Jenderal Hortikultura Spudnik Sujono mengatakan untuk mengantisipasi peningkatan pasokan bawang merah di pasar tingkat kabupaten maupun di luar provinsi, Kementan mengharapkan Kementerian Perdagangan RI mengeluarkan surat penugasan kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) dan BUMN terkait untuk melakukan pembelian bawang merah di sentra produksi dan sentra perdagangan utama.
"Langkah tersebut untuk menjaga stabilitas pasokan dan pengendalian harga agar tidak merugikan petani dan tetap terjangkau konsumen," kata Spudnik Sujono di Enrekang usai panen raya bawang merah di Desa Siambo, Enrekang belum lama ini.
Sentra produksi bawang merah Enrekang berada di dua kecamatan yakni Anggeraja dan Baraka, dan Ditjen Hortikultura telah memberikan bantuan 330 unit cultivator untuk mendukung efisiensi tenaga kerja sehingga dapat menekan biaya produksi.
Bupati Enrekang H Muslimin Bando berjanji akan mendukung pemerintah pusat mendorong peningkatan produksi bawang merah lokal, untuk meningkatkan kesejahteraan petani bawang setempat.
32 Zonasi Produksi
Kabupaten Enrekang merupakan salah satu dari 32 kabupaten di seluruh Indonesia yang dikembangkan Ditjen Hortikultura untuk mengantisipasi panjangnya rantai pasok dan biaya transportasi sebagai pemicu utama lonjakan harga di tingkat konsumen.
"Ke depan, saya diminta Menteri Pertanian untuk mengembangkan zonasi di Kalimantan, Maluku untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat dan hingga ke Papua. Pak menteri ingatkan kami untuk menghemat biaya transportasi dengan mendekati konsumen, agar daerah lain tidak lagi tergantung pada pasokan bawang merah dari Pulau Jawa," kata Spudnik Sujono.
Zonasi untuk Pulau Sumatera dikembangkan di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara kemudian Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi dan Kabupaten Tanggamus di Provinsi Lampung. Sementara di Pulau Kalimantan dirintis di Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Provinsi Kalimantan Selatan.
Spudnik Sujono menambahkan zonasi terbanyak adalah di Pulau Jawa yang tersebar 18 kabupaten, untuk Provinsi Jawa Barat di enam kabupaten yakni Bandung, Garut, Majalengka, Indramayu, Cirebon dan Kuningan. Tujuh kabupaten di Jawa Tengah yakni Demak, Brebes, Tegal, Pemalang, Pati, Kendal, dan Grobogan. Lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur: Malang, Probolinggo, Bojonegoro, Banyuwangi dan Nganjuk.
Pasokan dari Kabupaten Bangli diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen di Provinsi Bali didukung pasokan dari empat kabupaten di Nusa Tenggara Barat (NTB) yakni Bima, Lombok Timur, Sumbawa dan Dompu untuk memenuhi kebutuhan setempat hingga ke Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Sementara zonasi di Sulawesi berada pada tiga kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yakni Enrekang, Bantaeng, dan Soppeng untuk memenuhi kebutuhan konsumen setempat hingga Maluku dan Papua ditambah dari NTB apabila kebutuhan meningkat pada waktu-waktu tertentu," kata Spudnik.
Enrekang, Sulsel (B2B) - Indonesian Agriculture Ministry ensure shallots fields in Enrekang district of South Sulawesi province covering an area of 8,500 hectares with harvest area of 1,000 hectares in February 2017 will support can support the needs of these commodities in Eastern Indonesia the next few months, according to Indonesian senior official.
Director General of Horticulture Spudnik Sujono said in anticipation of increased supply of shallots in local market and outside the province, the ministry was expecting Trade Ministry and SOEs related to purchase shallots from production centers and distribution centers.
"These measures to maintain stability of supply and price control in order not to the detriment of farmers, and the price is affordable for consumers," Mr Sujono said after shallots harvest in Siambo village of Enrekang recently.
Enrekang shallots production center located in two districts namely Anggeraja and Baraka, and Directorate General of Horticulture provide assistance cultivator 330 units, to support the efficiency of labor so as to reduce production costs.
Regent Enrekang H Muslims Bando pledged to support the central government boost local production, to improve the welfare of local farmers.
32 Zone Productions
Enrekang District is one of 32 districts across the country developed by the central government to anticipate supply chain and transportation costs as the trigger price increases at the consumer level.
"Looking ahead, I was asked by agriculture ministry for developing zonation in Kalimantan and Maluku for meet the needs of local people and Papua. Mr Minister remind us to save on transportation costs by close to consumers, so that other regions do not depends on supply of Java Island," Mr Sujono said.
Zoning for Sumatera Island developed in Simalungun district of North Sumatra province, West Sumatra province in Solok and South Solok district, Kerinci district in Jambi Province and will developing in Tanggamus district of Lampung Province. While in Borneo Island has been initiated in Hulu Sungai Selatan district of South Kalimantan province.
Mr Sujono added zonation in Java Island scattered in 18 districts, for West Java province in six districts such as Bandung, Garut, Majalengka, Indramayu, Cirebon and Kuningan. Seven districts in Central Java province namely Demak, Brebes, Tegal, Pemalang, Pati, Kendal, and Grobogan. Five districts in East Java province: Malang, Probolinggo, Bojonegoro, Banyuwangi and Nganjuk.
Supply of Bangli district expected to fulfill consumer needs in Bali provice, who was also supported by supply from four districts in West Nusa Tenggara province namely Bima, East Lombok, Sumbawa and Dompu to meet local needs including in East Nusa Tenggara province.
"While zonation in Sulawesi scattered in three districts of South Sulawesi Province namely Enrekang, Bantaeng, and Soppeng to meet the needs of local consumers until Maluku and Papua plus of Nusa Tenggara Barat if consumer needs increases in certain times," Mr Sujono said.
