Vientiane, Laos [B2B] - Pembangunan pedesaan sangat penting bagi pertumbuhan sosial ekonomi yang seimbang di kawasan Asia-Pasifik. Organisasi antar pemerintah regional non politik dan nirlaba, Asian Productivity Organization [APO] mendorong dan mendukung pembagian keuntungan melalui praktik bagi hasil usaha [gainsharing] secara adil.

Revitalisasi daerah pedesaan menjadi isu mendesak dan strategis di antara 21 negara anggota APO pada Konferensi APO 2024 di Laos dua hari, 2 - 3 Oktober 2024. Konferensi APO mengusung tema ´Pembagian Keuntungan Produktivitas bagi Pembangunan Pedesaan´ dari entitas ekonomi dan keuangan pada 21 negara anggota APO.

Konferensi APO 2024 dibuka oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Laos, Malaythong Kommasith di Vientiane pada Rabu pagi [2/10] yang dihadiri 123 peserta dari 15 negara serta enam narasumber dari Inggris, Jepang, Laos, Malaysia dan Filipina. Sementara kehadiran Indonesia diwakili oleh pejabat Kementerian Pertanian RI dan Kementerian Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal serta perwakilan petani milenial.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Laos, Malaythong Kommasith mengatakan, Konferensi APO 2024 di Vientiane akan mengkaji tantangan dan peluang menerapkan model pembagian keuntungan untuk mendorong pembangunan pedesaan yang berkelanjutan, menetapkan solusi terbaik, dan mengkaji faktor-faktor utama dalam model pembagian keuntungan di lingkungan pedesaan.

"Pembagian keuntungan di antara pemangku kepentingan pedesaan dapat menekan urbanisasi, dengan menghasilkan pendapatan agribisnis di daerah pedesaan," katanya.

Upaya tersebut sejalan harapan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman bahwa pemerintah desa dapat berperan aktif dalam menggerakkan roda ekonomi pedesaan melalui pengembangan pertanian, karena menyangkut hajat hidup orang terhadap pemenuhan kebutuhan pangan.

"Kementan memiliki sejumlah program yang bisa sinergi dengan kegiatan pembangunan desa seperti penambahan areal tanam melalui gerakan tanam serentak didukung pompanisasi dan kawasan pertanian terpadu," katanya.

Mentan Amran mendorong pemerintah desa untuk tidak ragu membangun pertanian di wilayahnya. Apalagi saat ini telah terbukti, pertanian telah menjadi tulang punggung bagi perekonomian nasional di masa pandemi.

Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan [BPPSDMP] Idha Widi Arsanti menekankan pada pelibatan generasi muda khususnya milenial pada pengembangan pertanian di pedesaan.

"BPPSDMP Kementan mendukung upaya pemerintah melakukan regenerasi petani, sekaligus melahirkan pengusaha muda pertanian yang berdampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat pertanian Indonesia,” kata Kabadan yang akrab disapa Santi.

Pembangunan pedesaan, katanya, harus diupayakan dengan meningkatkan kapasitas petani, didukung peran generasi muda, dukungan kebijakan dan perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan individu.

Visi APO 2025
Revitalisasi daerah pedesaan merupakan isu yang mendesak di antara negara-negara anggota APO. Praktik bagi hasil keuntungan produktivitas berdasarkan Visi APO 2025 telah diterapkan pada berbagai konteks. Tujuannya, meningkatkan kolaborasi dan memastikan bahwa manfaat peningkatan produktivitas didistribusikan secara merata.

Penyebaran dan penerapan model-model tersebut dalam pembangunan pedesaan berkontribusi pada pertumbuhan sosial ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di negara-negara anggota APO.

Ketua Kelompok Substansi Hukum dan Humas BPPSDMP Kementan, Septalina Pradini mengatakan bahwa peserta Konferensi APO 2024 di Laos sepakat mengakui bahwa wilayah pedesaan saat ini dan ke depan menghadapi tantangan berat.

"Hal itu akibat keterbatasan akses hasil produksi pertanian ke pasar, pendidikan rendah dan pekerjaan tidak layak memicu urbanisasi. Pembangunan pedesaan sangat penting bagi pertumbuhan sosial ekonomi yang seimbang di kawasan Asia Pasifik," kata Septalina yang hadir mewakili BPPSDMP Kementan.

Septalina menambahkan, ´Laporan Masa Depan Kota-Kota Asia & Pasifik 2023´ yang dilansir oleh Badan PBB, ECSAP and Habitat, menyebut tentang tantangan dampak urbanisasi seperti kesenjangan sosial, ketahanan pangan dan degradasi lingkungan serta perubahan iklim.

Konferensi APO 2024, katanya, menegaskan pentingnya pembangunan pedesaan untuk pertumbuhan sosial ekonomi yang seimbang di kawasan Asia-Pasifik.

"APO mendorong pembagian keuntungan untuk membagi hasil peningkatan produktivitas secara adil," kata Septalina yang hadir di Vientiane bersama Ketua Tim Kerja BBPMKP Ciawi, Dea Christina Junissa IS, Amanda Listisa Puteri wakil Biro Humas Kemendes, dan I Nengah Sumerta wakil petani milenial dari Bali.

Sementara kelima narasumber menyoroti isu berbeda terkait Gainsharing. Benjamin Kwasi Addom dari Ghana elaborasi tentang ´Pertanian dan Pembangunan Pedesaan di Era Digital´; Somdeth Bodhisane [Laos] mengupas tentang ´Konsep dan Teori Ekonomi tentang Gainsharing bagi Pengembangan Agribisnis dan Pembangunan Pedesaan.´

Narasumber Jerome Penales Yanson [Filipina] mengulas tentang ´Kerangka Kerja Kebijakan dan Peraturan bagi Pembangunan Pedesaan´; Hideyuki Ezaki [Jepang] elaborasi tentang Kebijakan Gainsharing di Jepang; Sugumaran Muniretham [Malaysia] menyoroti Manajemen Gainsharing dan Phouthaphone Southammavong [Laos] mengulas tentang peran industri dan usaha bagi pembangunan pedesaan.

Diketahui, APO adalah organisasi antar pemerintah regional yang khusus untuk meningkatkan produktivitas di kawasan Asia Pasifik melalui kerja sama yang saling menguntungkan. APO bersifat non politik, nirlaba, dan non diskriminatif.

Didirikan pada tahun 1961 dengan delapan anggota pendiri, saat ini APO terdiri dari 21 negara anggota. APO berupaya membentuk masa depan kawasan Asia Pasifik dengan mendorong pembangunan sosial ekonomi anggotanya melalui layanan konsultasi kebijakan nasional, bertindak sebagai wadah pemikir, inisiatif peningkatan kemampuan kelembagaan, dan berbagi pengetahuan untuk meningkatkan produktivitas. [liene/febi]