Pecat dan Penjarakan Oknum Korupsi, Amran Sulaiman Reformasi Kinerja Aparat Kementan
SEKITAR 1.296 pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Pertanian RI, dari staf biasa hingga eselon satu harus menjalani demosi dan mutasi, bahkan pernah dalam satu hari, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot lima pejabat direktorat jenderal, mulai dari dirjen dan empat direktur, yang dilakukan sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mereka sebagai tersangka kasus korupsi.
Hal itu dikemukakan oleh Staf Khusus Mentan bidang Kebijakan, Sukriansyah S Latief menanggapi pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad yang menyatakan masih adanya pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi di bidang ketahanan pangan, menunjukkan sektor pangan masih rawan tindak pidana korupsi.
"Amran Sulaiman tidak hanya memimpin Kementan dan menyelesaikan masalah pangan strategis, tapi juga melakukan reformasi mental PNS, bersih-bersih kantor, dan penertiban aparatur. Hingga saat ini Mentan melakukan demosi dan mutasi 1.296 pegawai," kata Sukriansyah.
Dia menambahkan bahwa pernah dalam satu hari Mentan mencopot seorang pejabat eselon satu setingkat dirjen dan empat direktur, pejabat eselon dua, yang dilakukan sebelum KPK bertindak. "Ketika itu ada yang bilang Mentan terlampau cepat memecat orang, tapi akhirnya mereka mengapresiasi langkah cepat Mentan."
Syukriansyah menuturkan suatu ketika Mentan pada pukul 10:00 menerima laporan tentang oknum pegawai menerima pungli dan terkonfirmasi kebenarannya, pada pukul 11:00 Mentan menandatangani SK Pemecatan No 539/2017 kepada MS terkait tindak penyelewengan program cetak sawah.
Berikutnya, pegawai berinisial AA dipecat terkait kegiatan penggerak membangun desa (PMD) dalam proses hukum di Kejaksaan Agung RI. Menyusul EM karena kasus korupsi pengadaan pupuk hayati APBN 2013, saat ini proses hukum di KPK.
"Mentan Amran Sulaiman mengapresiasi Kejagung dan KPK, mungkin ini yang belum diketahui oleh Abraham Samad," kata Syukriansyah.
Setelah menjadi menteri, Amran Sulaiman mengembangkan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementan, dan menolak semua gratifikasi dalam bentuk apa pun di rumah maupun kantor. Setiap menerima bingkisan, langsung dilaporkan ke KPK, yang ´berbuah manis´ bagi Kementan karena meraih penghargaan KPK pada peringatan ´hari antikorupsi sedunia´ pada Desember 2017. "Kategorinya sistem pengendalian gratifikasi terbaik."
Kebiasaan inspeksi mendadak atau Sidak rutin dilakukan sejak masih menjadi pengusaha terkemuka di Makassar, yang dilanjutkan setelah diangkat menjadi anggota Kabinet Kerja dari Jokowi - JK. Melepas atribut sebagai menteri, dengan mengenakan T-shirt, celana jeans dan sneakers, Amran Sulaiman menumpang taksi ke kantor karantina di Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, kemudian Tanjung Perak di Surabaya dan Pelabuhan Makasar.
"Maksudnya untuk menyamar dengan ikut antri untuk mengurus perizinan karantina, dan ternyata dipungut pungli oleh petugas karantina sehingga langsung menjatuhkan sanksi," kata Sukriansyah yang akrab disapa Uki.
Hasilnya menunjukkan trend positif, "dwelling time di unit pelaksana teknis atau UPT Badan Karantina Pertanian per November 2017 di kisaran sembilan hingga 15 jam, kini hanya sekian jam. Bukan lagi hitungan hari."
Dia pun menuturkan tentang ´pengalama pertama´ lelang jabatan di Kementan, ada sahabat karib Amran Sulaiman coba mendaftar dan memperoleh nilai terbaik, namun untuk menghindari persepsi nepotisme maka Mentan sendiri yang mencoretnya.
Pernah pula ada pejabat eselon dua ikut mendaftar dan lulus dalam proses seleksi eselon satu, namun saat akan diusulkan kepada presiden untuk proses berikutnya, diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan merupakan ´titipan seseorang´, tak ayal yang bersangkutan langsung dicoret untuk mencegah dualisme loyalitas pekerjaan.
Mentan juga tidak pilih kasih ketika harus menghadapi dilema saat seorang adik iparnya mendaftar sebagai CPNS pada 2017 dan dinyatakan tidak lulus, malahan tim seleksi CPNS yang diapresiasi. Begitu pula ketika tidak meloloskan seorang keluarganya yang pernah mondok di rumahnya sejak usia belia, kemudian ikut mendaftar sebagai mahasiswa sekolah tinggi penyuluhan pertanian (STPP).
"Padahal kalau ingin nepotisme bisa saja, toh proses seleksi tersebut dibawah kendali Mentan."
Ujian loyalitas terhadap negara terus berlanjut, ketika seorang sahabatnya berminat pada proyek pupuk di Kementan senilai Rp100 miliar. Setelah bertemu Mentan, kemudian menyatakan maksudnya agar dapat menang tender. Amran Sulaiman hanya menjawab singkat bahwa ruangan kerjanya telah disadap oleh petugas KPK.
"Muka yang bersangkutan pun pucat pasi dan memilih mundur dari proses tender."
“Kebijakan Mentan betul-betul pro kepada petani. Pro pada produk pangan dalam negeri dan dikenal sebagai Menteri anti-impor. Bahkan untuk revolusi mental aparatur kami menempatkan Satgas KPK di Kantor Kementan guna mengawal program dan anggaran,” kata Sukriansyah.
Selanjutnya bersama Menteri Perdagangan, Kapolri, Kabulog, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membentuk Satgas Pangan. Hasilnya lebih dari 40 kasus oplos pupuk ditindak. Kartel daging sapi, unggas, bawang dan lainnya ditindak sanksi dari KPPU. Satgas pangan memproses lebih dari 200 kasus pangan termasuk di antaranya PT IBU.
Demikian juga lelang jabatan secara profesional dan transparan dengan tim seleksi independen; mendidik pegawai disiplin bekerja full-time per hari dan terjun langsung di lapangan dengan kinerja terukur dan dimonitor harian, serta diterapkan pola reward and punishment secara ketat.
“Kami juga mengintensifkan pengelolaan dan layanan pengaduan publik melalui sms-center 081383034444 dan 2106 serta mengembangkan whistleblower's system yang dapat diakses melalui http://pertanian.go.id/wbs/.
"Jadi kalau Saudara Abraham dan masyarakat punya informasi soal ini segera dilaporkan,” kata Sukriansyah. (Adv)
Keterangan Foto: Mentan Andi Amran Sulaiman (batik merah) menerima penghargaan dari Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan pada peringatan ´Hari Antikorupsi Sedunia´.
Disclaimer : B2B adalah bilingual News, dan opini tanpa terjemahan inggris karena bukan tergolong berita melainkan pendapat mewakili individu dan/atau institusi. Setiap opini menjadi tanggung jawab Penulis
