Ahok Dukung Mentan dan Mendag Atur Tata Niaga Pangan di DKI
Jakarta Governor Supports the Trade System of Food by Indonesian Govt
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - DKI Jakarta dipandang memiliki peran strategis sebagai barometer stabilitas pangan nasional, khususnya fluktuasi harga pangan di ibukota RI berdampak secara nasional, dan pemerintah pusat meminta Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menginstruksikan badan usaha milik daerah (BUMD) menjadi fasilitator pengendalian harga pangan di Jakarta.
Hal itu dikemukakan oleh Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita pada rapat koordinasi dengan Gubernur Ahok, yang menyepakati pengaturan tata niaga pangan di pasar-pasar tradisional di Jakarta yang dikelola oleh PD Pasar Jaya.
"Langkah tersebut dilakukan untuk memangkas rantai pasok pangan yang kerap memicu kenaikan harga pangan strategis khususnya beras, gula pasir, bawang merah dan daging sapi," kata Mentan Amran Sulaiman kepada pers di Jakarta pada Senin (15/8) usai rapat terbatas di kantor Kementerian Perdagangan.
Menurut Mentan, pihaknya telah mengantisipasi kesepakatan dengan Kemendag dan Pemprov DKI Jakarta dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 34/2016 sebagai pengganti Permentan No 58/2016 tentang pemasukan karkas, daging dan olahannya yang mengizinkan impor secondary cut dan jeroan sapi kepada BUMN dan perusahaan swasta dengan menghilangkan periodisasi impor untuk komoditas tersebut.
"Akan ada pembahasan lanjutan untuk menyusun regulasi dari berbagai harga pangan untuk menindaklanjuti kesepakatan penting ini," kata Amran Sulaiman.
Mendag Enggartiasto menambahkan kesepakatan ketiga belah pihak untuk memangkas rantai pasok pangan sehingga harga yang sampai di tangan konsumen tidak terlampau mahal, yang didukung oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) dan akan menyuplai kebutuhan konsumen di Jakarta dan sekitarnya.
"Hasil produksi pertanian dari para petani dapat dijual dengan cepat oleh PD Pasar Jaya kepada para konsumen di pasar-pasar tradisional," kata Enggartiasto.
Tindak Pedagang Nakal
Gubernur Ahok menyatakan siap mendukung langkah pemerintah pusat khususnya operasi pasar yang akan melibatkan para pedagang, dan pemerintah provinsi akan mengawasi secara ketat.
"Pedagang yang menjual dengan harga tinggi terancam dikenakan sanksi mulai dari teguran hingga diusir dari kios pasar. Kami yang tentukan harganya berapa. Kalau pedagang menjual di atas harga yang ditetapkan pemerintah akan diusir, jadi sistemnya jelas," kata Ahok.
Menurutnya, hasil kesepakatan dengan Mentan dan Mendag langsung dilaporkan kepada Presiden RI Joko Widodo. "Tadi saya bilang ke Presiden Jokowi mau bahas soal pangan dengan Mentan dan Mendag, beliau minta langsung laporkan hasilnya."
Jakarta (B2B) - Jakarta has a strategic role as a barometer of food, especially food price fluctuations in Jakarta have an impact across the country, and Indonesian Government requested the Governor Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) to instruct the regionally-owned enterprise (BUMD) into facilitator of control food prices in Jakarta.
It was stated by Agriculture Minister Andi Amran Sulaiman and Trade Minister Enggartiasto Lukita at a coordination meeting with the Governor Ahok, who agreed to the arrangement of of food trade in traditional markets that are managed by PD Pasar Jaya.
"The move to cut the of food supply chain that often trigger a rise in prices of strategic food especially rice, sugar, onion and beef," Minister Sulaiman told reporters here on Monday (August 15) after a coordination meeting at the Trade Ministry.
According to Sulaiman, the government has anticipated cross-sectoral cooperation with the Minister of Agriculture Regulation No. 34/2016 in lieu of regulation No. 58/2016 on the importation of carcasses, meat and dairy, to import secondary cut and beef offal to SOEs and private companies to import the commodity.
"There will be the next coordination meeting to prepare regulations of various food prices to follow up the important agreements," said Mr Sulaiman.
Minister Lukita added third agreement parties intended that the consumer an affordable staple food prices, and the National Logistics Agency (Bulog) will support the supply of basic necessities for consumers in Jakarta and surrounding areas.
"The policy will help farmers to sell their harvest because it is supported by PD Pasar Jaya to distribute to the traditional markets in Jakarta," Mr Lukita said.
Rogue Traders
Governor Ahok said ready support the central government policy in particular to hold a bazaar to involve traders in traditional markets, and the provincial government will be watching closely.
"Traders in the traditional market that sells at high prices will face sanctions such as a reprimand to revoke the trading license. We are determined price. If traders sell above the price set by the government is sanctioned, so the system is clear," Ahok said.
According to him, results an agreement with both the economy minister will report to President Joko Widodo. "I just said to President Widodo will be a coordination meeting with Minister Sulaiman and Minister Lukita, and the president asked me to report the results of meeting."