Jokowi akan Bikin Poster Raksasa Penggunaan Dana APBD

Jokowi to Provide Giant Posters on Budget Use

Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Ismail Gani
Translator : Intan Permata Sari


Jokowi akan Bikin Poster Raksasa Penggunaan Dana APBD
Poster raksasa Joko `Jokowi` Widodo saat kampanye Pilkada DKI (Foto: kabar24.com)

Jakarta (B2B) - Pemerintah DKI Jakarta akan membuat poster raksasa yang berisi data penggunaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dipasang di tempat-tempat umum termasuk di lingkungan rukun tetangga (RT), rukun warga (RW) hingga kelurahan.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan langkah tersebut bagian dari upaya menciptakan aparat pemerintahan daerah untuk mengetahui bahwa pekerjaannya diawasi rakyat sebagai pembayar pajak. Selain itu, mengajak seluruh jajaran pemerintahan daerah berani mengubah sistem yang tidak baik menjadi lebih baik.

"Kita harus berani merombak sistem yang tadinya nggak baik menjadi lebih baik. Dibuka kepada publik sehingga ada keterbukaan sehingga dari sistem tersebut akan memaksa aparat kita menjadi lebih baik," kata Jokowi saat menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedudia di di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu (9/12).

Menurutnya, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara diharapkan Jokowi menjadi panutan daerah lain di Indonesia dalam penerapan sistem pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, dirinya juga berharap, Pemprov DKI Jakarta menjadi tempat belajar bagi semua jajaran pemerintah daerah di Indonesia dalam penerapan sistem pelayanan.

"Apabila ditemukan indikasi korupsi di dalam lingkungan pemerintahannya, hal itu akan diserahkan pada institusi yang berwenang menanganinya dalam proses hukum di Indonesia. Pihaknya pun tidak akan turut campur dalam kasus tersebut. Urusan saya hanya menangani sistem sehingga masyarakat terlayani dengan baik."

Jakarta (B2B) - DKI Jakarta provincial administration will have giant posters containing data of APBD (provincial budget) use to be displayed in public places including in RT, RW, and villages.

Governor of DKI Jakarta, Joko Widodo, says that it is part of efforts to inform local civil servant officers that they are supervised by the people as taxpayers. Besides, it also tries to invite local administration to dare to change the system to be better.

“We must dare to change the previous system into a better one. We should be open to public hence there would be transparency, and the system will force officers to be better,” says Jokowi in the commemoration of World Anti-Corruption Day in Monas, Central Jakarta, on Sunday (9/12).

He expects that DKI Jakarta as the state’s capital city can be a role model for other regions in the country in implementing the best service system for public. Besides, he also hopes that DKI Jakarta provincial administration can be lesson for all local administrations throughout the country in terms of implementation of service system.

“If there is any corruption indication in the administration, it will be left to the authorized legal institution to deal with it. I will not interfere in the case. My job is to manage the system so that people are well served.”