Korupedia.org: Dokumentasikan Para Koruptor Indonesia
Korupedia.org: Documenting the Corruptors in Indonesia
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Telah hadir situs yang membuat dokumentasi tentang para koruptor melalui internet bernama korupedia.org. Situs ini yang baru berusia satu tahun ini telah 'mengabadikan' sekitar 200 koruptor di Indonesia. Tujuannya, agar para koruptor jera dan memberi pelajaran pada anak-cucu kita kelak tentang ulah para pencuri uang rakyat, sehingga masyarakat tidak akan pernah lupa pada mereka.
Pernyataan pers dari pengelola Korupedia menyebutkan, situs antikorupsi ini berdiri atas inisiatif sukarela dari para relawan dan penggiat antikorupsi, media sosial, dan pemerhati teknologi informasi yang sudah muak dengan ganasnya korupsi di Indonesia.
Sumber data Korupedia adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) sehingga dapat diketahui profil koruptor dan uraian perbuatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang dituduhkan kepadanya.
Fokus data di Korupedia adalah profil para koruptor dan kasus-kasus korupsi yang mereka lakukan. Data yang masuk diverifikasi secara teliti sebelum memublikasikannya secara daring.
Verifikasi yang dilakukan meliputi keputusan hukum, status koruptor, besaran angka korupsi dan kategori kasus. Sampai dengan hari ini 200 koruptor sudah berhasil diabadikan di Korupedia.
Ke depannya, Korupedia berharap bahwa ensiklopedia tentang korupsi ini akan mampu menjadi bahan rujukan bagi gerakan masyarakat sipil dalam melawan korupsi.
Kasus Macet
Di usianya yang setahun ini Korupedia mengaktifkan fitur "Kasus Macet" yang dibuat untuk memonitor kasus-kasus korupsi yang berjalan namun pada kenyataannya tersendat-sendat karena dipengaruhi oleh berbagai hal.
Fitur "Kasus Macet" ini menawarkan kesempatan bagi masyarakat yang memiliki informasi mengenai kasus korupsi yang terjadi di penjuru Tanah Air untuk terlibat mengawasi proses hukum yang tidak sebagaimana mestinya.
Selain itu, Korupedia juga mengembangkan satu aplikasi baru untuk memberikan tempat bagi masyarakat turut serta memberikan pendapatnya mengenai putusan hakim yang dijatuhkan yang dinamakan sebagai "Pengadilan Maya/Public Court".
Aplikasi ini bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk memberikan pendapat pasca putusan hakim terhadap kasus korupsi.
Jakarta (B2B) - It has been present websites that make documentation about the corruptors, korupedia.org. The new website is a one-year-old had 'perpetuate' approximately 200 corruptors in Indonesia. The goal to make the criminals deterrent, and give lessons to our children and grandchildren someday about the work of the thieves of public money, so that people will never forget them.
Korupedia press statement from the management mentions, the anti-corruption website established at the initiative of the volunteers and the voluntary anti-corruption activists, social media, and technology observer who fed information to the ferocity of corruption in Indonesia.
Korupedia data source is court decision is legally enforceable (inkracht) so it can be corrupt profile and description of the deeds done in accordance with what is alleged.
Focus Korupedia data is corrupt and the profile corruption cases they do. Incoming data carefully verified before publishing online.
Verification includes legal decisions, corrupt status, amount and category of corruption cases. As of today 200 criminals already perpetuated in Korupedia.
Going forward, hoping encyclopedia Korupedia anti-corruption is to become a reference material for the civil society movement against corruption.
The Case Faltered
This year at the age of Korupedia enable the 'Case Faltered' made to monitor corruption cases running but in fact faltered because it is influenced by many things.
Features the 'Case Faltered' gives an opportunity for people who have information about corruption cases across the country to oversee the legal process involved is not as it should be.
In addition, Korupedia also develop a new application to provide a place for the community to participate gave their opinions about the judge's ruling, named "Virtual Court".
This application could be a forum for the community to provide post-verdict opinion against corruption.