Jakarta (B2B) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan anggaran bantuan pendidikan gratis melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebesar Rp2,4 triliun, yang dikurangi Rp600 miliar dari usulan anggaran sebelumnya karena Pemprov DKI lebih selektif dalam menyalurkan bantuan pendidikan tersebut.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI, Heru Budi Hartono mengatakan anggaran KJP pada tahun ini dikurangi Rp 600 miliar atau dari‎ Rp3 triliun menjadi Rp2,4 triliun, karena menyusul adanya temuan penerima KJP ganda dan banyak salah sasaran di lapangan.

"Setelah kita lakukan validasi berulang, program KJP diperketat‎, jumlah penerimanya kita sesuaikan, karena ada penerima ganda dan juga tidak sesuai kategori," kata Heru di Jakarta, belum lama ini.

Dia menambahkan, pihaknya sangat menyesalkan ditemukan banyak penyimpangan di lapangan. Temuan penerima KJP ganda dan tidak sesuai peruntukan tersebut, membuktikan masih rendahnya tingkat kejujuran masyarakat ibu kota dalam menerima program pemerintah.

"Ini terjadi karena tidak adanya kejujuran dari warga yang bersangkutan," tuturnya.

Menurut Heru, untuk menyukseskan program ini, Pemprov DKI membutuhkan dukungan dan peran serta masyarakat di lapangan. Salah satunya aktif mengawal dan ikut mengawasi pendistribusian KJP agar tidak terjadi penyimpangan dan salah sasaran.

"Masyarakat harus jujur. Kalau sudah dapat dana KJP, jangan ‎terima dua kali. Harusnya yang terima dana KJP orang tidak mampu. Bukan siswa yang orangtuanya punya mobil," tegasnya.