Notaris Kunci Keberhasilan Layanan Pendirian Koperasi via Online SISMINBHKOP
The Notary Key Success Establish a Cooperative via Online Services in Indonesia

Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Sabtu, 19 Maret 2016
Deputi Kelembagaan di Kementerian Koperasi dan UKM, Choirul Djamhari (tengah) didampingi Kabag Humas Kemenkop Dharmono dan Asdep Ninik Agustini (Foto: B2B/Gusmiati Waris)(Foto: B2B/Gusmiati Waris)

Bogor, Jawa Barat (B2B) - Notaris pembuat akta koperasi berperan penting dan strategis sebagai pihak yang bertanggung jawab atas otentisitas dari akta-akta perkoperasian yang dibuatnya, dan hanya notaris yang telah mendapat pendidikan dan pelatihan perkoperasian dan terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM yang berwenang mengeluarkan akta koperasi melalui layanan online Sistem Administrasi Online Badan Hukum Koperasi (SISMINBHKOP).

"Sebagai mitra utama dari uji coba pengoperasian layanan SISMINBHKOP secara nasional adalah para notaris, terutama untuk pengesahan badan hukum dan pencatatan perubahan anggaran dasar atau PAD koperasi," kata Deputi Kelembagaan di Kementerian Koperasi dan UKM, Choirul Djamhari katanya kepada pers di Jakarta pada Jumat (18/9).

Tampak hadir Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi, Ninik Agustini.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Koperasi dan UKM RI melaksanakan uji coba pengesahan badan hukum secara online melalui layanan Sistem Administrasi Online Badan Hukum Koperasi (SISMINBHKOP) di Kota Bogor pada Jumat (11/3) dengan melibatkan 40 notaris dari Jabodetabek, untuk mempersiapkan peluncuran layanan online tersebut pada 8 April mendatang.

"Dari sisi efisiensi, sistem online ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses pelayanan badan hukum. Bagi Kementerian Koperasi dan UKM dapat mempermudah untuk mengelola data koperasi sekaligus memproses data tersebut," kata Choirul.

Choirul Djamhari mengatakan layanan SISMINBHKOP diharapkan dapat melayani masyarakat yang akan mendaftarkan badan koperasi baru atau melakukan perubahan anggaran dasar, sehingga masyarakat dapat menjalankan kegiatannya secara legal karena sudah terlindungi oleh payung hukum.

Menurutnya, peran notaris sangat besar untuk melayani pembuatan akta pendirian koperasi secara otentik, juga dalam membuat akta-akta lain yang terkait dengan urusan kelembagaan dan transaksi usaha koperasi yang perlu dibuat aktanya secara otentik. Badan hukum Koperasi memiliki karakter khusus, yaitu memiliki nilai dan prinsip koperasi, sebagai sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi, maka untuk dapat menjadi notaris pembuat akta koperasi tentunya perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perkoperasian dan terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM.

"Dengan demikian, untuk dapat menjadi notaris pembuat akta pendirian Koperasi harus terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM agar notaris terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM, maka para notaris tersebut harus telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian," kata Choirul.

Dia mengharapkan para notaris dan calon notaris untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan perkoperasian dengan mengikuti pelatihan perkoperasian dan memperoleh sertifikat untuk kemudian mencatatkan diri ke kementerian.

"Kami berharap bahwa ilmu perkoperasian dimasukkan dalam kurikulum fakultas hukum di seluruh perguruan tinggi di Indonesia," kata Choirul.

Dalam uji coba tersebut, dilakukan enam unit pekerjaan menjelang peluncuran SISMINBHKOP dengan mempersiapkan peningkatan keseluruhan keamanan sistem, sistem dukungan yang mudah digunakan berbasis online dengan chat dan sistem tiket, penambahan mekanisme verifikasi surat keputusan (SK) koperasi dengan implementasi barcode scanner web service, peningkatan akuntabilitas sistem yang lebih rapi, penambahan mekanisme linking history PAD dengan entitas koperasi sebelumnya, penambahan fitur perbaikan data SK.


Bogor, West Java (B2B) - The notary plays an important and strategic as the party responsible for the authenticity of issuing certificates of cooperatives, and only the notary who received education and training co-operative, and is registered in Indonesian Cooperatives and SMEs MinistryIndonesia authorized to issue cooperative legal entity legalization through an online administration system cooperative legal entities (SISMINBHKOP), according to a Indonesian senior official.

"As a major partner of trial operation SISMINBHKOP are notaries, especially for validation of legal entities and  record of amendment to statutes of cooperatives," Deputy of Institutional at the ministry, Choirul Djamhari said here on Friday (3/18).

It was attended by the Assistant Deputy of Organizations and Legal entities, Ninik Agustini.

Previous reported, Indonesian Ministry of Cooperatives and SMEs carry out trials cooperative legal entity legalization through an online administration system cooperative legal entities (SISMINBHKOP) here on Friday (3/11) followed by 40 notaries of the Greater Jakarta to prepare the launch of the online service on 8 April 2016, according to the senior official at the ministry.

"In terms of efficiency, the online system is expected to simplify and accelerate the process of service of legal entities. For the ministry, it will make it easier to manage and process the incoming data," Mr Djamhari said.

According to him, the implementation of SISMINBHKOP refer to the Local Government Law No. 23/2014, in particular in Appendix letter Q that the issuance of the deed of establishment, amendment to statutes and dissolution of cooperative authority by the central government, and to improve, accelerate and simplify service to the community, especially institutional status, and the orderly administration of the cooperative legal entities through online services.

According to him, the role of the notary is very important for the airport set up cooperatives in accordance with the law, also to make other document relating to the institutional and legal business transactions. Legal entities cooperatives have a special character, the values and principles of cooperatives, as an inspiration and cooperative business activities, to become notary of the cooperative must have knowledge and understanding of cooperatives, and registered at the ministry.

"Therefore, to become notary cooperative must be registered with the ministry, then the notary had received training on cooperatives," Mr Djamhari said.

He expects candidate notary cooperatives improve their knowledge by training as a condition achieve cooperative notary certificate, and then sign up to the ministry.

"We hope that the cooperative be included in the curriculum of the law faculty at universities in Indonesia," he said.

In these trials, conducted six units of work ahead of the launch of the online service by providing improved security system, the system is easy to use with chat and ticket system, the verification mechanism decree of cooperatives to the implementation of barcode scanners web service, increased accountability system, the addition of a mechanism linking history with previous cooperative entities, additional features data repair.

TERKAIT - RELATED