PRESIDEN RI Joko Widodo yang menjabat tahun lalu di tengah harapan bahwa sosoknya sebagai rakyat biasa menjadi 'harapan rakyat' akan mengantar ke era baru yang bersih, dan pemerintahan lebih efektif.

Dua belas bulan sudah, para pengamat menilai harapan rakyat ternyata belum terwujud.

Joko Widodo, dikenal dengan julukan "Jokowi", meraih kekuasaan politik berkat gelombang dukungan rakyat dan sosoknya lekat dengan citra bebas korupsi, wajah baru di tengah dominasi oligarki dari era rezim Soeharto.

Mantan gubernur Jakarta, yang berkampanye di daerah kumuh mengenakan kemeja putih, terpilih setelah persaingan sengit secara kontroversial menghadapi mantan jenderal, menjadi pemimpin pertama Indonesia yang berasal dari luar elit politik dan militer.

Namun menjalankan pemerintahan di negara yang penduduknya terpadat keempat di dunia ternyata terbukti lebih sulit.

Kebijakan ekonomi Jokowi dituding hanya membawa sedikit kemajuan, ia dikritik karena kemunduran dalam memerangi korupsi di salah satu negara yang paling korup di dunia, dan citranya di luar negeri ternoda oleh eksekusi mati warga asing yang menjadi terpidana narkoba.

"Ini menjadi sandungan tahun pertama untuk Joko Widodo," kata Profesor Jeffrey Winters, seorang ahli Indonesia dari Northwestern University di Amerika Serikat, seperti dikutip AFP yang dilansir MailOnline.

"Orang-orang Indonesia mengharapkan perubahan dan mereka memilih Jokowi untuk membawa perubahan - tapi belum ada banyak perubahan."

Ekonomi Melambat
Presiden Jokowi resmi menjabat pada 20 Oktober 2014 dan memulai dengan baik melalui langkah memotong subsidi BBM yang menggerus hampir separuh dana APBN, menerapkan kebijakan efisiensi untuk investasi di tengah ekonomi yang melambat.

Namun birokrasi dan kurangnya koordinasi di lingkungan pemerintahan menghambat proyek-proyek infrastruktur penting, dan upaya Jokowi dilemahkan oleh kebijakan proteksionis secara sepihak yang diumumkan oleh menterinya, seperti pembatalan mendadak ribuan lisensi impor.

Setahun ini, pertumbuhan ekonomi tercatat posisi terendah dalam enam tahun terakhir dan depresiasi rupiah.

Sementara gejolak pasar global juga memainkan peran utama, Jokowi juga menghadapi kecaman karena dituding bertindak maksimal untuk memperbaiki ekonomi - sebagai fokus utamanya.

Dalam wawancara dengan BBC baru-baru ini, ia membela diri atas kinerja pemerintahannya, bahwa reformasi ekonomi adalah "proses yang panjang", seraya menambahkan: "Dibutuhkan waktu untuk mengelola sebuah negara sebesar Indonesia."

Bagi banyak orang Indonesia, kekecewaan yang lebih besar telah apa yang mereka lihat sebagai kegagalan Jokowi untuk meningkatkan pemberantasan korupsi, mengingat kebiasaan memungut uang suap yang dianggap sebagai hal lumrah di Indonesia.

Secara khusus, presiden menghadapi kritik setelah mencalonkan tokoh kontroversial sebagai Kapolri - para pengamat meyakini langkah tersebut bertujuan menjaga kepentingan ketua partai dan patron politiknya, Megawati Soekarnoputri.

Berenang di `Kolam Hiu`
Kandidat Kapolri memicu ketegangan antara polisi yang diduga korupsi dan lembaga anti-korupsi yang populer, yang menetapkannya sebagai tersangka korupsi. Jokowi kemudian membatalkan keputusannya, tapi hanya setelah mendapat kecaman, sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus tergerus oleh upaya pelemahan oleh Polri.

Popularitasnya pun melorot sejak itu. Sebuah survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indo Barometer bulan ini menunjukkan kepuasan publik terhadap kepemimpinan Jokowi hanya 46% pada September, turun dari 57% pada Maret.

Sementara terkait hubungan internasional yang menyambut baik terpilihnya Jokowi, berbalik meragukan kepemimpinan Jokowi setelah mengeksekusi warga asing terpidana mati narkoba dalam upaya Indonesia memerangi narkotika yang dinyatakan dalam kondisi "darurat" kata para pakar berdasarkan bukti cacatan.

Eksekusi oleh regu tembak pada April terhadap dua warga Australia, Brasil dan empat warga Nigeria untuk penyelundupan narkoba memicu kemarahan internasional, dan Australia mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan menarik duta besarnya dari Jakarta sebagai pernyataan protes.

Meskipun terkepung berbagai masalah, beberapa analis tetap melihat tanda-tanda Jokowi tetap mampu memimpin Indonesia - ia dipuji setelah pada Agustus melakukan perombakan kabinet dengan mengganti Menko Perekonomian, dan serangkaian paket eknonomi sebagai stimulus.

"Dia belum bekerja maksimal, Jokowi masih berpeluang," kata Achmad Sukarsono, analis Indonesia dari konsultan risiko Eurasia Group.

Pakar Indonesia dari Northwestern University, Jeffrey Winters mengatakan presiden masih dapat menjaga dukungan pada pemerintahannya mengusung sosoknya sebagai pria sederhana.

"Rakyat Indonesia akan kembali mendukungnya apabila ia dapat menjaga citra bahwa ia adalah lumba-lumba yang berenang di kolam hiu yang mengancam," katanya.