Jakarta (B2B) - Permohonan uji materi Pasal 505 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang diajukan seorang anak punk, Debi Agustio Pratama untuk bebas dari tuduhan gelandangan kandas di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Mahfud MD membacakan amar putusan dalam sidang di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (3/1).
Hakim Konstitusi Maria Farida mengatakan, pelarangan dalam pasal yang dimaksud tidak ditujukan pada eksistensi komunitas punk sebagai gaya hidup, melainkan pada perilaku menggelandang saja.
"Punk sebagai gaya hidup memang tidak dilarang, yang dilarang oleh Pasal 505 KUHP adalah hidup bergelandangan, karena bergelandangan merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketertiban umum," kata dia.
Selain itu, keberadaan pasal yang diujikan sebenarnya bermaksud agar pemerintah mengatur agar perilaku bergelandangan dapat dibatasi. Ini karena perilaku tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat, meskipun tidak disertai tindak pidana yang lain.
"Pasal 505 KUHP adalah batasan kebebasan yang diberikan negara untuk menjaga ketertiban umum, seperti diatur pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945," kata Maria.
Jakarta (B2B) - Petition judicial review of Article 505 the Code of Criminal Code (Code) filed a punk kid, Debi Agustio Primary for free from charges bummer foundered in the Constitutional Court (MK).
"Refuse petition applicant for all," said Chairman of the Constitutional Court Mahfud MD read the verdict in a trial in the Court Building, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Thursday (3/1).
Constitutional Justice, Maria Farida said the prohibition in article is not aimed at the existence of punk as a lifestyle community, but only on the behavior of mosey.
"Punk as a lifestyle is not prohibited, prohibited by Article 505 of the Criminal Code is a bum, because the mosey is an act that violates of public order," he said.
In addition, the presence of the tested article originally intended for the government to set the behavior of mosey can be limited. This is because such behavior may raises worries in the community, although it is not accompanied by other crimes.
"Article 505 of the Criminal Code is a restriction of freedom given by the state to maintain of public order clause like Article 28J (2) of the 1945 Constitution," said Maria.