Jakarta (B2B) - Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Priyadi Kardono mengatakan BIG menargetkan pembuatan 40 peta tematik untuk mendukung Kebijakan Satu Peta dalam Paket Ekonomi jilid VIII untuk mencegah tumpang tindih penggunaan lahan yang kerapkali menghambat aktivitas pembangunan.

"BIG menargetkan mampu membuat 40 tematik dengan skala 1:50.000 dan tahun ini kami meluncurkan enam peta tematik tunggal untuk menjadi panduan dalam pelaksanaan pembangunan berbasis lahan," kata Priyadi Kardono kepada pers di Jakarta belum lama ini.

Keenam peta tematik tunggal tersebut adalah  Kesatuan Hidrologis Gambut, Penutup Lahan,  Mangrove, Karakteristik Perairan Laut, Sedimen Dasar Laut, dan Multirawan Bencana.

Menurutnya, peta Kesatuan Hidrologis Gambut masih menggunakan skala 1:250.000 namun BIG telah memutakhirkan hingga skala 1:50.000 untuk provinsi-provinsi yang rawan kebakaran hutan dan lahan yakni Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Jambi.

"Peta Kesatuan Hidrologis Gambut ini nanti akan digunakan oleh Badan Restorasi Ekosistem Gambut," kata Priyadi Kardono.

Sebagaimana diberitakan, Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi jilid VIII, dengan kebijakan utama adalah membuat percepatan pelaksanaan satu peta atau One Map Policy dengan standar seragam, skala 1:50.000 yang bertujuan membuat peta dengan standar seragam.

"Selama ini kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah menggunakan standar masing-masing dalam membuat peta, bahkan peta batas daerah di Indonesia sangat sederhana dan belum memiliki data geopasial yang akurat," kata Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution kepada pers di Jakarta pada Senin (21/12).

Menurutnya, konflik penggunaan lahan di daerah dapat menjadi penghambat pengembangan kawasan dan pembangunan infrastruktur di Indonesia.