Jakarta (B2B) - Kementerian Koperasi dan UKM akan mempercepat realisasi pembuatan akta pendirian koperasi bagi pengusaha mikro, dengan target penerbitan 1.000 akta dan akan koordinasi dengan kementerian terkait yang memiliki masyarakat binaan di bidang usaha produktif seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop UKM, Meliadi Sembiring mengatakan kementerian akan melanjutkan program fasilitas pembuatan akta pendirian koperasi, dan langkah tersebut dilakukan sejak 2015 setelah Kemenkop UKM meneken memoranda kesepahaman (MoU) dengan pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia pada 21 November 2014.

Meliadi menambahkan pihaknya tahun ini mengesahkan 308 akta pendirian koperasi dengan biaya pembuatan Rp2,5 juta per akta yang merupakan dana subsidi dari pemerintah untuk dibayar kepada notaris, dan 73 akta pendirian dalam proses penyelesaian.

"Khusus untuk bantuan pemerintah, mekanismenya kita kasih ke koperasi dan kemudian membayarnya kepada notaris," kata Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi, Niniek Agustini.

Langkah tersebut ditempuh untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pengusaha mikro untuk mendirikan koperasi, dan memberikan bantuan bagi bagi pengusaha mikro untuk  pembuatan akta pendirian koperasi oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).

"Selain itu untuk membantu para pelaku usaha mikro agar mempunyai kepastian hukum dalam bentuk badan hukum koperasi," kata Niniek Agustini.

Kemenkop UKM pada 2016 juga meluncurkan layanan online Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi (Sisminbhkop) sehingga sistem layanan terhadap masyarakat dapat ditingkatkan.

Hingga akhir Januari 2017 atau kurang dari sembilan bulan setelah peluncuran telah dikeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendirian sebanyak 1.992 koperasi, dengan rata-rata waktu pemrosesan kurang lebih dua hari.