Bogor, Jawa Barat (B2B) - Negara-negara maju berupaya melemahkan komoditas ekspor pertanian Indonesia, karena dinilai mengancam kepentingan ekonomi mereka di pasar global melalui protes dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lobi hingga campur tangan asing pada penyusunan regulasi seperti Peraturan Pemerintah (PP) No 57/2016 juncto PP No 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Hal itu mengemuka pada Workshop Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di Bogor pada Selasa (13/12) dengan pembicara utama Ketua Umum Himpunan Masyarakat Gambut Indonesia (HGI) Supiandi Subiham; Ketua Bidang Kajian Kebijakan Pertanian Agronomi, Baran Wirawan; dan Sekretaris Jenderal Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) Husnain.

"Terbitnya PP Nomor 57 tahun 2016 diduga kuat bertujuan menjatuhkan bisnis kelapa sawit di Indonesia yang berpotensi mengancam kelangsungan hutan tanaman industri atau HTI dan perkebunan kelapa sawit," kata Supiandi Subiham kepada pers.

PP tersebut merupakan produk hukum turunan dari UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No 32/2009 yang berpotensi mengancam dua bisnis nonmigas utama penghasil devisa bagi Indonesia dari ekspor tanaman akasia dan kelapa sawit.

Dia mengingatkan regulasi tersebut kontraproduktif, setelah menetapkan kawasan lindung seluas 30% dari seluruh kesatuan hidrologi gambut dan masalah fungsi lindung apabila ketebalan mencapai tiga meter.

"Regulasi tersebut juga tendensius karena menetapkan bahwa muka air gambut minimal 40 sentimeter, dan apabila lebih dari batas minimal tersebut maka kawasan lahan gambut akan dinyatakan rusak sehingga tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya," kata Supiandi.

Sebagaimana diketahui, luas lahan gambut di Indonesia mencapai 14,9 juta hektar dan luas yang ditanami kelapa sawit hampir satu juta hektar dan HTI lebih dari dua juta hektar, dan menurut Supiandi, apabila PP tersebut diterapkan maka HTI tinggal cerita dan hampir 50% luas lahan kelapa sawit harus dikembalikan untuk kepentingan konservasi.

"Namun hal itu tidaklah mudah dan berisiko terjadinya revolusi sosial, karena HTI dan kelapa sawit menghidupi jutaan orang yang mencari nafkah sebagai petani dan buruh," katanya lagi.

Naskah Akademik
Ketua Bidang Kajian Kebijakan Pertanian Agronomi Baran Wirawan mengingatkan bahwa kelapa sawit berkontribusi terhadap pendapatan devisa bagi negara hingga Rp200 triliun, dan hasil ekspornya menjadi penyeimbang terhadap surplus neraca perdagangan dari nonmigas.

"Selain menyumbang devisa, kelapa sawit merupakan bentuk konkrit dari kedaulatan ekonomi Indonesia, dan pemerintah seharusnya segera melakukan revisi PP Nomor 57 tahun 2016 sehingga tidak kontraproduktif dengan kepentingan ekonomi negara dan rakyat," kata Baran.

Sementara Sekjen HITI, Husnain mendesak Pemerintah RI untuk melakukan pembahasan berdasarkan pendekatan ilmu pengetahuan terhadap naskah akademik dan bukan hanya berkutat pada kepentingan lingkungan hidup.

Supiandi menambahkan, pihak asing khususnya negara-negara maju tidak senang pada keunggulan ekspor kelapa sawit dan akasia Indonesia di pasar global, merujuk pada produktivitas lahan kelapa sawit yang mampu menghasilkan minyak sawit hingga empat ton per hektar, sementara negara lain hanya 0,5 ton per hektar.

"Begitu pula dengan tanaman akasia setelah ditanam lima tahun dapat menghasilkan 120 ton per hektar di Indonesia yang beriklim tropis, sementara di kawasan subtropis harus menunggu panen 25 tahun dan hasilnya jauh di bawah Indonesia," katanya lagi.