Barito Kuala, Kalsel (B2B) - Brigade Pangan (BP), menjadi salah satu solusi Kementerian Pertanian dalam mencapai swasembada pangan dan memberdayakan petani.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Program Brigade Pangan (BP) tidak hanya mengoptimalkan pemanfaatan lahan, tetapi juga menjadi model pemberdayaan petani yang berkelanjutan.

Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan perubahan nyata dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

“BP adalah pasukan terdepan yang melibatkan petani dengan dikawal oleh penyuluh pertanian, Babinsa, dan pegawai ASN Kementan, serta generasi muda untuk berkolaborasi dalam mengoptimalkan sektor pertanian," katanya.
 
BP menjadi garda terdepan, ungkap Mentan, dalam rangka menggerakkan para petani untuk lebih produktif terutama bagi petani milenial," ujar Mentan Amran.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti menyampaikan bahwa mewujudkan swasembada pangan ini tidak bisa sendirian, kita harus terus bergandengan tangan dengan semua pihak.

“Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi melalui peningkatan produktivitas, penggunaan benih unggul, teknologi lainnya dan inovasi. Sementara ekstentifikasi kita dorong oplah pada lahan rawa dan cetak sawah rakyat,” papar Idha.

Tenaga Ahli Menteri (TAM) Pertanian, Muhammad Syakir dan Brigjend Ito Hediarto, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Kunjungan bertujuan meninjau tiga lokasi Brigade Pangan (BP), yakni BP Belajar Usaha, BP Mitra Tani, dan BP Tani Berjaya pada Selasa (11/02/2025).

Dalam kunjungannya, Syakir menekankan pentingnya komitmen Brigade Pangan dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Dia juga meminta seluruh BP untuk membuat pernyataan kesanggupan dalam mencapai target minimal Indeks Pertanaman (IP) 200.

Selain itu, dia juga menginstruksikan kepada Kepala BPPSDMP untuk menyiapkan formulir pernyataan tersebut sebagai bentuk komitmen nyata dari masing-masing BP.

Sejumlah permasalahan diidentifikasi selama kunjungan ini, di antaranya, Sistem Pembagian Hasil yang Berbeda – masih terdapat ketidaksepahaman dalam pembagian hasil di beberapa kelompok BP, yang berpotensi menghambat keberlanjutan program.

Syakir juga menemukan ketidaksesuaian data dengan fakta di lapangan dan ditemukan adanya perbedaan antara data yang dilaporkan dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga perlu perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan.

“Kurangnya dokumentasi dan pelaporan, di beberapa BP tidak mencatat dan melaporkan progres IP secara sistematis, yang berisiko menyebabkan alat dan mesin pertanian yang telah diberikan oleh pemerintah ditarik kembali akibat tidak terlihatnya perkembangan di lapangan”, tegas Syakir

Syakir menambahkan, koordinasi dan transparansi menjadi kunci keberhasilan program ini. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk Brigade Pangan, untuk lebih aktif dalam mencatat, melaporkan, serta mengoptimalkan pemanfaatan alsintan guna mencapai target yang telah ditetapkan.

“Dengan langkah langkah ini, diharapkan Brigade Pangan di Kabupaten Barito Kuala dapat semakin maksimal dalam mendukung swasembada pangan nasional serta memastikan keberlanjutan program pertanian di wilayah Kalimantan Selatan”, ujar Syakir.

Hadir mendampingi dalam kunjungan lapangan, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang Atekan, bersama Tim yang terdiri dari Kepala Bagian Umum dan para Widyaiswara BBPP Binuang.

Dalam paparannya, Atekan menegaskan pentingnya pencatatan dan pelaporan progres Indeks Pertanaman (IP) agar data yang tersaji benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.

"Jika progres IP tidak tercatat dan dilaporkan dengan baik, maka peningkatannya tidak akan terlihat dan dapat berisiko pada penarikan alsintan yang sudah diberikan," katanya.

Oleh karena itu, ungkap Atekan, pencatatan yang akurat dan berkala sangat diperlukan agar program ini berjalan efektif serta mendukung pencapaian target swasembada pangan," jelas Atekan.

Turut hadir dalam peninjauan lapangan Kepala Balai Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kalimantan Selatan, Ahmad Subhan, bersama tim.